Prabowo-Gibran komitmen wujudkan pemerataan akses internet sampai ke pelosok

Elshinta.com - Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) menyatakan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) akan mewujudkan pemerataan akses internet sampai ke pelosok Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Budiman berdasarkan tekad pasangan Prabowo-Gibran untuk mengembangkan digitalisasi dan meningkatkan infrastruktur digital di seluruh Indonesia.

"Sesuai dengan poin ketiga dari program Asta Cita, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melalilam pemerataan akses internet dan infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh pelosok negeri,” kata Budiman dalam pernyataan resminya pada Jumat (22/12/2023).

“Mereka akan memastikan bahwa sinyal seluler dan internet tersedia di setiap desa di Indonesia," imbuhnya.

Budiman menjelaskan bahwa komitmen yang dipegang oleh Prabowo-Gibran adalah kelanjutan dari program pembangunan infrastruktur informasi dan digital yang telah diperkenalkan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saat ini, masih ada sekitar 63,5 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki akses internet, 5.000 desa yang masih belum memiliki sinyal seluler, dan sekitar 12.000 desa yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum memiliki akses internet. Ini akan menjadi salah satu prioritas kami," jelasnya.

Menurutnya, pengembangan infrastruktur telekomunikasi sangat penting karena ini akan mendukung pelaksanaan agenda hilirisasi digital.

"Selain di sektor ekonomi kreatif dan digital, internet juga akan menjadi alat utama dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan pemerintahan yang transparan," katanya.

Prabowo-Gibran, seperti yang dijelaskan oleh Budiman, memiliki program pendidikan yang bertujuan untuk meratakan pendidikan ke berbagai daerah.

Pasangan ini juga berkeinginan untuk melakukan reformasi dalam tata kelola pemerintahan dengan berbasis digital, sehingga pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, inklusif, dan efisien.

Namun, Budiman juga mengingatkan bahwa pemerataan akses internet harus diimbangi dengan penerapan hukum yang kuat untuk mencegah dampak negatif internet pada masyarakat.

“Misalnya, penyebaran hoaks dan praktik perjudian online. Hal ini tetap menjadi perhatian utama dari Prabowo-Gibran. Kami berkomitmen untuk menutup semua akses perjudian online dan juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan bahaya perjudian," ujarnya.

Tujuan Penting Pemerataan Akses Internet di Indonesia

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menjelaskan empat tujuan utama dari penggunaan internet yang ingin dicapai melalui pemerataan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia.

"Jika kita melihat percepatan dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ada empat tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu untuk mempercepat transformasi digital," katanya di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Pertama, penggunaan internet untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi digital akan memungkinkan semua komponen pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, puskemas, sekolah, hingga polsek koramil, untuk bekerja sama lebih efisien.

"Kami mendukung secara fiskal agar semua tingkat pemerintahan tersebut dapat melakukan transformasi digital apabila infrastruktur tersedia," jelasnya.

Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini telah diwujudkan melalui restrukturisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Artinya, dana operasional sekolah dan dana operasional kesehatan untuk puskemas akan dialokasikan untuk memanfaatkan fasilitas digitalisasi. Ini akan memungkinkan mereka untuk terhubung dengan fasilitas kesehatan yang lebih canggih, serta mendukung reformasi pendidikan," jelasnya.

Ketiga, penggunaan internet untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan layanan bersama atau layanan berbagi (share service). Ini merupakan salah satu ciri khas dari transformasi digital.

Keempat, pemerataan akses internet digunakan untuk memastikan inklusi masyarakat di wilayah-wilayah prioritas, terutama yang masih belum memiliki akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sri Mulyani juga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan literasi digital Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjaga agar SDM Indonesia tidak mudah terkendali oleh negara luar.

"Kami masih memberikan dukungan melalui kebijakan fiskal untuk meningkatkan literasi digital SDM. Karena di era digital, jika SDM tidak siap, kita berpotensi untuk dikendalikan oleh kelompok kecil atau pihak dari luar Indonesia. Oleh karena itu, persiapan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi sangat penting," ungkapnya.