Pemkab Jayapura terapkan layanan kependudukan Sitanduk Rusa di lima Puskesmas

Elshinta.com - Yayasan Pendidikan Pengembangan Kesehatan (YP2K) Papua bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Jayapura melakukan monitoring kesiapan Puskesmas dalam pengembangan program sistem terintegrasi pelayanan administrasi kependudukan dengan rumah sakit (Sitanduk Rusa).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,(Disdukcapil) Kabupaten Jayapura, Herald J. Berhitu mengatakan, penerapan Sitanduk rusa,(Sistem Terintegrasi Pelayanan Adminduk Dengan Rumah Sakit) sebelumnya hanya diterapkan di rumah sakit, namun untuk tahun ini mulai dikembangkan ke Puskesmas.

“Orang melahirkan itu kan bukan hanya di rumah sakit, tapi juga di Puskesmas. Jadi tahun ini kita fokuskan ke Puskesmas sehingga bayi yang lahir di Puskesmas ini langsung bisa terintegrasi untuk pembuatan NIK, akte kelahiran, kartu identitas anak dan masuk dalam kartu keluarganya,” ujar Berhitu seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (1/2).

Dikatakan dia, masyarakat yang datang melahirkan ke rumah sakit sudah terlayani Sitandukrusa, karena program ini pertama kali diperkenalkan dengan Whatsaap oleh rumah sakit langsung ke admin, namun pada bulan Oktober 2023 dikembangkan lagi dengan aplikasi.

“Kita sudah uji coba di Puskesmas Waibu, Sentani, Sentani Timur. Sekarang kita perluas lagi ke Puskesmas Sentani Barat dan Nimbokrang yang menaiki akses jaringan internet lancar,” kata Berhitu.

Ia menambahkan sudah ada 5 Puskesmas di Kabupaten Jayapura yang menerapkan program Sitandukrusa tersebut dengan harapan semua Puskesmas bisa melaksanakan program itu.

Di tempat yang sama, Sigit Wicaksono, Program Officer YP2KP ( Yayasan Pendidikan Pengembangan dan Kesehatan Papua) menyampaikan, kegiatan Sitandukrusa ini yang ke tiga kali dilaksanakan dengan maksud data Kartu Identitas Anak,(KIA) singkron dengan data puskesmas terlebih dalam cakupan aplikasi ASI.

“Selama ini ada ditemukan ketimpangan data penduduk, salah satunya cakupan imuninisasi tak ada ditemukan Kartu Indentitas Anak (KIA). Dari data ternyata KIA itu diangka 0-1 tahun yang hanya berjumlah 34 persen sedangkan di dinas kesehatan terdapat 800 anak hanya kurang lebih 52 anak yang memiliki KIA. Tidak sinkronisasi data itu, sehingga kegiatan ini dilaksanakan,” tuturnya.

Menurut dia melalui monitoring bersama ini, Puskesmas bisa melakukan alur-alur proses akta kelahiran langsung tidak perlu lagi masyarakat datang ke kantor Dukcapil.