TNI diminta solid dan tidak terpengaruh provokasi 

Elshinta.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar apel gelar kekuatan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Lapangan Way Eco Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

Apel pengamanan pemilu diikuti sekitar 2.000 lebih personel TNI dari tiga matra baik TNI AD, TNI AU dan TNI AL, yang terdiri dari personel Puspom TNI, Babin TNI, Kostrad, Brigif 1 Pengamanan Ibu Kota, Armed dan Arhanud, Marinir, Kopasgat, dan Tim Korsik dari Ajendam Jaya.

Turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan bertindak sebagai inspektur upacara Pangdam Jaya Mayor Jenderal Mohammad Hasan.

Dalam amanatnya, Mayjen Mohammad Hasan mengatakan bahwa pesta demokrasi telah memasuki tahapan penting yaitu masa kampanye menjelang Pilpres secara langsung, yang membutuhkan konsentrasi tinggi bagi setiap prajurit terkait tugas pengamanan di lapangan.

"Maka saya tekankan kepada para prajurit dan unsur pimpinan satuan, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi guna setiap saat dapat mengantisipasi segala kemungkinan dan perkembangan situasi yang terjadi di wilayah," imbaunya.

Pangdam Jaya juga meminta agar TNI selalu bersikap tegas dan dan bertindak secara profesional, dalam mengantisipasi setiap kecenderungan perkembangan situasi yang berpotensi menganggu stabilitas keamanan dan merusak jalannya proses demokrasi.

"Pedomani rule of engagement (aturan pelibatan) perbantuan kepada Polri maupun pemerintah daerah dalam mengatasi setiap gangguan keamanan selama pelaksanaan pesta demokrasi," ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto.

Personel TNI yang terlibat dalam pengaman pemilu untuk tetap mengikuti komando yang telah digariskan oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas pengamanan dengan tetap memegang teguh netralitas TNI.

"Jaga soliditas dan jangan mudah terpengaruh oleh upaya provokasi kelompok tertentu yang menyeret prajurit dan institusi TNI ke dalam kepentingan politik praktis," pesannya.

Pangdam berharap, seluruh prajurit TNI, agar menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan aparat-aparat terkait dan selalu memelihara jumlah kekuatan personel.

"Sehingga dapat menjamin keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif," pungkasnya.