Kementerian PUPR akan bangun flyover di Kota Serang

Elshinta.com - Flyover Unyur-Kaligandu akan dibangun tahun ini dengan target rampung pada November mendatang. Kepastian tersebut didapatkan oleh Pemerintah Kota Serang setelah melakukan koordinasi secara langsung dengan Direktur Jalan dan Jembatan di Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian PUPR, Jumat (1/2).

"Jadi ini salah satu program Kementrian PUPR sesuai dengan intruksi Presiden terkait jalan daerah," kata, Budi Harimawan Samiharjo, Direktur Pembangunan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian PUPR usai melakukan pertemuan dengan pihak Pemkot Serang.

Khusus untuk Kota Serang ada 12 (dua belas) usulan pembanguan jalan daerah, namun untuk mendukung keberhasilan dan tersalurkan program tersebut pihak pemerintah daerah harus melengkapi data datanya.

Terkait usulan pembangunan flyover di Kota Serang, lanjut Budi saat ini telah dievaluasi dan diharapkan setelah ada pertemuan dengan wali kota soal data-data yang kurang dapat dilengkapi dan diperbaiki. "Tahun ini harus selesai, paling lama November sudah selesai pembangunan," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mamo Erfanto, Jumat (2/2).

Budi menjelaskan, untuk spek dan detail disesuaikan dengan standar jalan daerah. "Ada tidak harus menjadi jalan nasional tingkat satu tapi dengan standar dan lebar sesuai kebutuhan daerah," ucapnya.

Sementara itu usai melakukan pertemuan dengan direktur jalan dan jembatan di Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian PUPR. PJ Wali Kota Serang, Yedi Rahmat menyampaikan pihaknya siap mensukseskan program nasional untuk pembangunan flyover Unyur ke Kaligandu.

"Kami siap semua apa pun yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah kami siap mendukung," katanya.

Sementara, Iwan Sunardi, Kepala Dinas DPUPR Kota Serang saat mendampingi PJ Wali Kota menyampaikan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Direktorat Pembanguan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian PUPR. Terkait dua hal, pertama soal data yang tidak terverifikasi oleh balai meskipun di dalam dokumen perencanaan DED itu apa yang dipersyaratkan sudah ada.

"Tetapi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten menginformasi ke pihak Direktorat Bina Marga, Kementerian PUPR bahwa belum ada, itu salah satu kendalanya," ujar Sunardi.