Cegah kemunduran demokrasi, sivitas akademik UBK keluarkan petisi 

Elshinta.com - Sivitas Akademik Universitas Bung Karno (UBK) melakukan deklarasi pemilu jujur dan adil dengan tema 'Mencegah Kemunduran Demokrasi di kampusnya, Senin (5/2/2024) sore.

Aksi ini menyusul gerakan yang dilakukan oleh kampus lain, yang kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo di momen pemilu kali ini

Sejumlah dosen, mahasiswa dan Rektor UBK, Dr Didik Suhariyanto menyatakan ingin demokrasi yang lurus dan tidak merusak tatanan kebangsaan.

Didik menilai, Pemilu 2024 ini banyak nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi masyarakat dirusak oleh aturan yang dilanggar.

"Sosio demokrasi atau demokrasi masyarakat, yaitu demokrasi politik dan ekonomi rakyat. Sosio demokrasi mengabdi kepada masyarakat bukan kepentingan kelompok dan golongan," kata Didik, Senin (5/2).

Menurut Didik, dari pengamatannya di Pemilu 2024 ini, demokrasi di Indonesia saat ini tidak mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, nilai kerakyatan dan menuju pada kebebasan liberal.

Sehingga, Didik merasa politik di Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal kapitalis dan melahirkan penindasan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

"Kedaulatan rakyat tergadaikan, serta demokrasi yang tidak berujung pada keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Sivitas Akademik Universitas Bung Karno mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air, untuk segera merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang adil, jujur dan bermartabat.

Ia meminta agar pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan demokratis dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Didik meminta pemerintah, seluruh aparatur negara termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), aparat hukum TNI dan Polri serta birokrasi harus bersikap netral, jujur, adil, bagi semua kelompok dan golongan.

"Pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis," tegasnya.

Didik juga berpesan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus aktif melakukan fungsi pengawasan dalam proses demokrasi.

Pria bergelar Magister Hukum ini mengingatkan KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya harus bersikap independen demi terlaksananya Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Selain itu, Didik mengimbau kepada masyarakat untuk menolak praktik politik uang dan sejenisnya.

Kemudian para pejabat tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024. Selanjutnya, mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat.

"Lembaga peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi) harus bersikap independen, adil dalam menangani sengketa dan pelanggaran dalam proses Pemilu 2024," ungkapnya.

Didik mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat secara partisipatif dalam memastikan pemilihan umum 2024 berjalan secara jujur, adil, dan aman serta bermartabat demi terwujudnya pemerintahan yang legitimate.

Ia ingin Pilpres 2024 ini bisa menciptakan sosio demokrasi, demokrasi rakyat yaitu adanya persamaan kodrat, harkat, dan martabat manusia, serta mengakui adanya persamaan derajat.

"Sebagai arah untuk pengembangan demokrasi maka demokrasi konsep Indonesia mestinya bukan bercermin pada demokrasi liberal, namun sebuah demokrasi yang berdasarkan religius, demokrasi berkeadaban, mengutamakan kepentingan rakyat dan memihak pada rakyat," tutur Didik.