Jelang pemungutan suara Pemilu 2024, Pemkab Sukoharjo aktifkan Tim Desk Pemilu
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah telah membentuk dan mulai mengaktifkan Tim Desk Pemilu menjelang penyelengaraan pemungutan suara Pemilu 2024.

Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah telah membentuk dan mulai mengaktifkan Tim Desk Pemilu menjelang penyelengaraan pemungutan suara Pemilu 2024. Pemkab memfasilitasi pembentukan tim untuk mengawal pelaksanaan pemilu agar berjalan lancar hingga selesai. Dan hal tersebut sebagai penegasan bahwa Sukoharjo siap menggelar dan mengawal berjalannya proses demokrasi tersebut.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, Tim Desk Pemilu beranggotakan pemerintah daerah, Polri, TNI dan penyelengara pemilu yang meliputi KPU dan Bawaslu. Desk pemilu akan menjadi pusat koordinasi mencegah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pemilu mendatang. Khsusunya permasalahan teknis penyelenggaraannya, termasuk mematangkan persiapan penyelenggaraan Pemilu.
"Semua akan dikoordinasikan oleh tim dalam menghadapi pemungutan suara 14 Februari mendatang," kata Etik disela-sela rapat koordinasi Desk Pemilu, Selasa (6/2).
Bupati menyampaikan, Sukoharjo secara keseluruhan baik teknis dan non teknis siap menyukseskan Pemilu Presiden Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif. Bahkan dalam mempersiapkan pemilihan kepala daerah atau Pemilukada pada Bulan November 2024 mendatang.
"Sudah disampaikan dalam rakor oleh Kapolres,KPU maupun Bawaslu," ujarnya.
Fasilitasi Desk Pemilu sendiri diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kelancaran penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab bersama oleh Tim Desk Pemilu. Kemudian, pemerintah daerah juga meminta kepada masyarakat untuk menentukan hak pilihnya sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
"Sukoharjo siap laksanakan pemilu dengan lancar dan kondusif," tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti.
Etik Suryani menyebutkan, pemerintah daerah juga meyakini bahwa penyelenggara pemilu dibantu TNI dan Polri sudah melakukan perhitungan serta pemetaan daerah secara seksama, terkait upaya mencegah potensi hambatan proses pemilu. Meminimalkan potensi konflik dan mempersiapkan pencegahan serta penyelesaian permasalahan dilapangan sepanjang pelaksanaan tahapan hingga akhir. Pemerintah daerah selalu memberikan dukungan penuh dalam upaya-upaya tersebut.