Legislator PDIP minta Pemda DKI taruh perhatian besar pada penyandang disabilitas
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike mengungkap, masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan. Para penyandang itu, kata Yuke, terutama yang hidup dengan latar belakang ekonomi rendah atau miskin.

Elshinta.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike mengungkap, masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan. Para penyandang itu, kata Yuke, terutama yang hidup dengan latar belakang ekonomi rendah atau miskin.
“Banyak ditemui masih ada disabilitas yang ekonominya miskin tidak tercover (terlindungi) bantuan,” ujar Yuke.
Menurut Yuke, hal itu terungkap saat dia turun langsung ke masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Selatan 8 meliputi Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu dan Jagakarsa. Meski yang dikeluhkan masyarakay tak sesuai dengan bidang kerjanya di Komisi D DPRD DKI Jakarta, tapi Yuke tetap menampung aspirasi dan mencari solusi atas persoalan itu.
“Untuk anak disabilitas berprestasi juga belum diapresiasi sepenuhnya, dan diberikan kesempatan berkiprah lebih dengan support (dukungan) pemerintah,” ucap Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini.
Yuke bercerita, terkadang untuk mengikuti lomba mereka juga harus merogoh koceknya sendiri. Padahal di tengah keterbatasannya, mereka juga memiliki kelebihan untuk mengharumkan nama baik diri sendiri maupun pemerintah.
“Potensi remaja dan anak muda disabilitas banyak banget yang bisa kita dorong untuk kesempatan-kesempatan lomba ataupun manggung di luar negeri untuk wawasan tapi terkadang dibatasi,” kata jebolan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini.
Selain itu, Yuke juga mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan tempat penitipan anak, khususnya yang berkebutuhan khusus dan juga menyandang autis. Fasilitas ini bisa meringankan para orangtua dari latar belakang ekonomi bawah yang memiliki anak spesial tersebut.
“Ada orang yang nggak nggak mampu dan anaknya autis, bahkan karena orangtuanya harus kerja, dia (anak) tinggal di rumah tanpa terapi, mereka dikurung juga salah, dan kalau dilepas ada kejadian dilecehkan,” tutur Yuke dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (8/2).
“Saya sudah usul biar ditampung di Dinas Sosial atau dinas apa, untuk hal seperti gini negara bisa bantu, karena generasi yang harus kita lindungi, wajib dilakukan pemerintah,” lanjutnya.
Selain itu, Yuke juga meminta agar tempat penitipan anak berkebutuhan khusus tersebut diberikan secara gratis. Jika ini dikabulkan tentunya berdampak besar bagi perekonomian orangtua, mereka tak perlu lagi mengeluarkan duit ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk menitipkan anaknya.
“Jadi ini hak yang mendesak karena para orangtua sempat pikir mau masukin anak ke RS Jiwa, tapi kan masalahnya bukan jiwa,” pungkasnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Sosial juga rutin memberikan bantuan sosial (bansos) setiap bulan kepada mereka lewat Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Sebanyak 20.222 penyandang disabilitas telah mendapatkan bantuan Rp 600.000 tahap keempat untuk periode November-Desember 2023 lalu.
Dikutip dari akun Instagram milik Dinas Sosial yakni @dinsosdkijakarta, pemerintah daerah telah menyalurkan 4.709 alat bantu fisik untuk penyandang disabilitas. Rinciannya 1.435 unit alat bantu dengar; 2.808 unit kursi roda untuk dewasa; 176 unit kursi roda anak; 70 unit kaki palsu; 95 unit tongkat walker; 116 unit tongkat kaki tiga dan sembilan unit tongkat netra.