KKP transmedia storytelling organization bahas dua film memanusiakan manusia di Universitas Pamulang 

Elshinta.com - Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) transmedia storytelling organization mengadakan bedah film dan talkshow di Universitas Pamulang Kampus Viktor dengan judul dan synopsis Ahmadiyah’s Dilemma dan Film Puan Hayati: Threads of Faith.

Dalam Ahmadiyah’s Dilemma, kehidupan rapper Malik Ross menjadi lensa kala dia mengeksplorasi tantangan identitas dan trauma dalam komunitas Ahmadiyah.

Film ini menjelajahi lebih dalam mengulik perjuangan yang dihadapi pengikut Ahmadiyah. Sedangkan dalam Film Puan Hayati: Threads of Faith, Dwi Utami dan Nata Hening berkomitmen pada keyakinan Puan Hayati di Jawa Tengah.

Melalui narasi mereka, film itu mengungkap tantangan yang dihadapi agama-agama lokal di Indonesia, menyoroti ketahanan dan pencarian pemahaman.

Menurut sutradara film sekaligus Founder KPP Noor Huda Ismail, film ini dibuat untuk memanusiakan manusia yang lain walaupun secara teologis berbeda keyakinan. Namun, secara sosiologis, adalah sesama manusia walaupun berbeda keyakinan.

Sehingga negara dapat memastikan teman-teman minoritas mendapatkan hak haknya.

"Film ini bertujuan sebagai awerness campain atau membangun kesadaran publik agar bisa menerima aliran keyakinan lain yang secara sosiologis bagian dari negara yang harus dilindungi," ucap Noor Huda Ismail di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Sabtu (2/4).

Sementara Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani mengatakan Indonesia sesungguhnya adalah negara yang besar, karena banyak keberagaman.

Sayangnya, informasi tidak cukup merata untuk diketahui. Sehingga banyak hal yang tidak perduli soal keberagamaan, dan itulah sebetulnya yang menjadi titik berangkat peristiwa intoleransi.

Sementara peristiwa kekerasan yang dialami orang yang dianggap berbeda dari kebanyakan. Dengan adanya dua film ini, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan ingin memastikan bahwa ada ruang berdampingan dengan damai dan tentram.

"Karena hidup berdampingan sangat penting karena dari peristiwa intoleransi, pasti ada perempuan yang jadi korbannya, dengan persoalan yang dia harus hadapi, langsung pada dampak peristiwa itu," ungkap Andy.

Agar tidak terulang peristiwa kekerasan perempuan dan agama minoritas, kata dia, pihaknya sudah berulang kali menyerahkan pemantauan tentang kondisi perempuan dalam berbagai peristiwa intoleransi di Indonesia.
a
"Kami telah melakukan dialog dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, inilah tiga kementerian yang langsung terlibat serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk memastikan agar tidak terulang peristiwa tersebut," jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Cecep Supriatna.

Andy Yentriyani berharap pemerintah yang baru dalam pengelolaan keberagaman di Indonesia memperhatikan isu seluruh tata kelola negara, termasuk memperbaiki sistim pendidikan.

"Itu supaya kita bisa merayakan perbedaan itu, serta baru akan ada upaya yang lebih sistemik, yang mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan ditebalkan ditengah kebahagian kita merayakan kebhinekaan Indonesia," pungkasnya.