Pengamat menilai, pertemuan Prabowo - Surya Paloh sinyal kuat Nasdem bergabung
Pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia Fernando Ersento Maraden Sitorus menilai, sinyal bergabungnya Partai Nasdem sudah terbaca dari rentetan proses yang sudah ada.
Pengamat menilai, pertemuan Prabowo - Surya Paloh sinyal kuat Nasdem bergabung. (foto: ELSHINTA/Ari Dwi Prasetyo)Elshinta.com - Pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia Fernando Ersento Maraden Sitorus menilai, sinyal bergabungnya Partai Nasdem sudah terbaca dari rentetan proses yang sudah ada.
Pertama pertemuan Pak Jokowi dengan Ketum Nasdem Surya Paloh beberapa hari setelah pemungutan suara Februari lalu.
Kemudian pernyataan Surya Paloh menerima dan mengucapkan selamat atas hasil pemilu 2024 yang diumumkan KPU.
"Kunjungan Prabowo ke kantor DPP Nasdem adalah menindaklanjuti pernyataan Surya Paloh yang menerima hasil Pemilu 2024. Ini kan menunjukkan, dugaan kecurangan pemilu yang selama ini diributkan, anggapan proses yang tidak sesuai UU, telah diterima," kata Fernando saat wawancara di Radio Elshinta Sabtu (23/3)
"Ini adalah sebuah sinyal yang memperkuat bahwa pertemuan Prabowo dan Surya Paloh memang sudah ingin membicarakan bagaimana kelanjutan untuk proses bergabungnya Nasdem untuk berkoalisi dengan Prabowo-Gibran," ujarnya.
Terkait dengan perbedaan narasi atau ide yang diusung saat kontestasi yakni perubahan, Fernando mengatakan ide perubahan yang dibawa partai Nasdem saat mengusung pasangan AMIN akan hilang jika nanti bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung narasi keberlanjutan.
"Saat kontestasi, parpol harus membawa nilai-nilai yang dibangun sesuai dengan sosok yang diusung, dan sosok Anies Baswedan orang yang tepat mengusung perubahan. Namun, jika Pilpres usai dan telah diketahui pemenanganya maka akan berubah. Demikian juga jika pasangan 01 menang, partai yang menjadi lawannya akan melakukan hal sama jika bergabung," tambah Fernando.
Fernando mengatakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jangan berharap semua partai akan bergabung dengan alasan rekonsiliasi. Karena pemerintah butuh pengontrol, butuh partai yang mengingatkan pemerintah. Sebaiknya Prabowo-Gibran mempertimbangkan perlunya partai melakukan kontrol jalannya pemerintah.
Jika Nasdem atau parpol lainnya bergabung untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) maka hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu akhirnya tidak bisa ditindaklanjuti di rapat Paripurna DPR.
"Saya melihat PDIP saat ini sedang menghitung ulang peluang mengajukan hak angket dengan situasi yang ada saat ini," ujarnya. (Nak)
