TKN Prabowo-Gibran, ada yang berupaya gagalkan pertemuan Mega-Prabowo

Elshinta.com - Pertemuan antara calon presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terus dijajaki.

Wakil Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Herman Khaeron menyebutkan, pertemuan antara kedua tokoh bangsa yang mengambil momentum Hari Raya Idul Fitri tersebut didasari atas sejumlah hal:

Pertama, Prabowo sejak awal ingin menjadi pemimpin yang menyatukan semuanya, sehingga tidak menginginkan adanya friksi atau konflik sesama anak bangsa.

Prabowo berpandangan dengan persatuan dan kesatuan kita bisa membangun bangsa ini ke depan dan mencapai tujuan serta target-target yang telah ditentukan.

Kedua, pemerintahan juga butuh penguatan di parlemen karena bagaimana pun keputusan-keputusan strategis di pemerintah itu juga sangat bergantung kepada keputusan di parlemen, termasuk keputusan program dan anggaran pembangunan.

Ketiga, jiwa Prabowo sebetulnya tidak ingin ada konflik, tidak mau sesama bangsa saling serang. "Beliau ingin menyatukan. Itulah makanya sejak awal kampanye, Prabowo ingin menyatukan selutuh potensi bangsa untuk menjadi kekuatan besar dalam mencapai tujuan kemerdekaan bangsa kita yaitu masyarakat yang adil makmur dan sejahtera," jelas Herman saat diwawancara Elshinta pada Rabu (10/4/2024) malam.

Namun, Herman menampik bila pendekatan terhadap Megawati merupakan cara Prabowo untuk merangkul PDIP agar tidak menjadi oposisi. "Dengan siapapun Pak Prabowo ingin membangun komunikasi. Bahkan tidak segan-segan mendatangi terhadap siapapun yang ingin menjadi tokoh sentral nasional. Semua didatangi dan diajak bicara. (Prabowo) ini adalah pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan yang tinggi," lanjut Herman.

Herman memaparkan bila check and balances (system) tidak harus dalam bentuk oposisi. Di Indonesia, check and balances sejatinya adalah menuntun ke arah yang benar.

Itu sebabnya dalam sistem politik di indonesia, menurutnya, tidak mengenal istilah oposisi. "Dalam sistem multipartai yang tidak megenal koalisi permanen seperti di Indonesia, maka kita hanya mengenal (kekuatan) partai di dalam pemerintahan, dan ada partai di luar pemerintahan," urai Herman.

Sistem ini membuat kekuatan politik tidak hanya bersaing untuk saling menang-menangan. Tetapi menciptakan suasana agar yang benar diapresiasi, yang salah diluruskan.

Untuk itu, Herman meminta agar pertemuan di antara keduanya juga jangan dibaca hanya dari perspektif politik, tetapi harus dilihat dari perspektif kebangsaan dan penguatan di parlemen.

Herman menilai kuatnya pemerintahan juga sangat bergantung dari eksistensi di parlemen. "Kita tahu proses pengangaran dan kekuasaan pengawasan ada di parlemen. Apalagi pada proses legislasi karena seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas proses pembuatan aturan dan uu yang tidak lepas dari proses yang ada di parlemen. Kalau pemerintahannya dan parlemennya sama-sama kuat, Insya Allah tujuan-tujuan yang ingin dicapai bisa dilakukan bersama. Tetapi kalau terjadi friksi dan persoalan tidak selesai karena perbedaan cara dan pandangan politik, tentu itu tidak boleh terjadi," jelas Herman

Herman juga mengungkapkan bahwa rencana pertemuan Prabowo dan Megawati tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ada potensi-potensi yang dianggapnya berupaya untuk menggagalkan pertemuan tersebut.

"Dan tentu dalam sebuah rintisan dan gagasan, ini ada saja orang yang tidak ingin ada sebuah koalisi besar. Mungkin ada yang tidak mau pertemuan Prabowo dan Mega. Potensi itu ada. Kita tidak memvonis. Oleh karenanya kita terus mendorong agar pertemuan itu betul-betul terjadi," ujar Herman yang merupakan fungsionaris Partai Demokrat.

"Padahal bila pertemuan itu terjadi, kita harus melihatnya bukan hanya dari soal koalisi politik, tetapi bisa menjadi panutan rakyat dengan menunjukkan bahwa seluruh tokoh bangsa ini bisa bersatu," tutup Herman. (ahs)