Pemerintah siapkan skenario antisipasi situasi di Timur Tengah

Elshinta.com Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas di Istana Negara dengan sejumlah mentri terkait diantaranya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menlu Retno Marsudi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Gubernur BI Perry Warjio membahas perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rapat terbatas menghasilkan sejumlah skenario antisipasi perkembangan di Timur Tengah. Namun pemerintah berharap negara-negara yang terlibat di Timur Tengah bisa menahan diri atau de-eskalasi.

"Yang penting adalah de-eskalasi atau menahan diri adalah hal yang sangat penting terutama negara2 yg telibat. Dari sisi perekonomian terlihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke Konsulat Iran di Damaskus dan retaliasi yg dilakukan Iran," ungkap Airlangga kepada wartawan di Istana Negara seperti yang dilaporkan reporter Radio Elshinta Budi Hutomo Selasa 16/4/2024.

Airlangga menambahkan dari segi ekonomi, jalur minyak di Laut Merah dan Selat Hormuz menjadi penting. Terutama Selat Hormus dilintasi 33 ribu kapal yang membawa minyak dan Laut Merah dilintasi 27 ribu kapal minyak. "Peningkatan FRED energy cost menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi,"

Menko Airlangga menjelaskan secara fundamental perekonomian Indonesia tumbuh solid 5 persen dengan inflasi rentang 2,5 plus minus 1 persen, neraca perdagangan masih surplus, cadangan devisa 136 milyar dollar AS. Di sektor pasar keuangan dollar indeks mengalami penguatan ditengah rilis data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan penguatan. Menurut Airlangga eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian dan tentu yang harus dilakukan pemerintah adalah mitigasi beralihnya aset safe heaven dalam hal ini dollar AS, emas dan nikel mengalami kenaikan. Sementara nilai tukar dan indeks harga saham mengalami pelemahan, namun Indonesia relatif aman secara global jika dibandingkan peer countries.

"Pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan antara lain bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak. Pemerintah memantau sektor ril dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan salah satu yang dilihat dan tentu sangat berpengaruh terhadap impor. Pemerintah melihat reform struktural menjaga ekspetasi investor, memperkuat daya saing dan juga menarik investasi jangka opanjang ke indonesia," ujar Menko Airlangga

"jadi kepastian-kepastian itu yang dijaga dan berbagai skenario sudah dibahas tentunya menjaga defisit dalam rentang yang diperbolehkan UU. Kita terus memonitor setiap perkembangan dan akan dilakukan evaluasi pada bulan Juni," ungkapnya kepada wartawan. (nak)