Top
Begin typing your search above and press return to search.

Jelang Pilkada, aktivis mahasiswa ajak masyarakat Kepri kritis pilih kepala daerah

Aktivis mahasiswa dan pemuda menggelar diskusi publik bertempat di Leborn Coffee Batu Aji, Batam. Diskusi mengambil tema, 'Banjir Potensi, Kepri Jalan di Tempat'. Diskusi dihadiri berbagai kelompok aktivis mahasiswa dan pemuda setempat.

Jelang Pilkada, aktivis mahasiswa ajak masyarakat Kepri kritis pilih kepala daerah
X
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

Elshinta.com - Aktivis mahasiswa dan pemuda menggelar diskusi publik bertempat di Leborn Coffee Batu Aji, Batam. Diskusi mengambil tema, 'Banjir Potensi, Kepri Jalan di Tempat'. Diskusi dihadiri berbagai kelompok aktivis mahasiswa dan pemuda setempat.

"Kami ingin merefresh kembali ingatan masyarakat terkait kondisi Kepulauan Riau hari ini, khususnya pada jalannya pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Dan sekaligus menambah preferensi politik masyarakat menjelang Pilkada Serentak 2024 yang hanya tinggal menghitung bulan," kata salah satu pemantik diskusi Dian Arniandi, Kamis (18/4), kepada wartawan.

Pian sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa hari ini dirinya ingin mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin Kepri kedepannya. "Sebab Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang seharusnya bisa dikelola dengan baik dan sepenuhnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi tidak dengan kenyataanya hari ini dimana Kepulauan Riau melemah di berbagai sektor," imbuh Pian aktivis pemuda Kepulauan Riau dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (18/4).

Senada dengan Pian, aktivis mahasiswa asal Anambas, Eko Pratama mengatakan kegagalan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengelola potensi daerah utamanya yaitu pada sektor maritim, dimana hasil tangkapan laut yang melimpah tidak mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan.

"Masalahnya klasik seperti sulitnya mengurus izin usaha, kebocoran BBM subsidi bagi nelayan, kekurangan teknologi alat tangkap, dan yang paling parah adalah soal tata niaga perikanan yang berantakan serta konflik zona tangkap yang semuanya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi," tegas Eko.

Sumber : Elshinta.Com

Related Stories
Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire