Menteri PANRB, libatkan Tony Blair Pemerintah kebut tranformasi digital birokrasi

Elshinta.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan mempercepat akselerasi transformasi digital.

Pemerintah akan bekerja sama dengan Tim Tony Blair Institute untuk melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.

Menteri PANRB Azwar Anas mengatakan Presiden telah memberikan arahan khusus untuk segera mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Bersama-sama dengan Kominfo, Kemendagri, BSSN, Bapenas dan Kemenpan RB segara mengintegrasikan portal layanan.

"Sekarang ini ada 27 ribu aplikasi dan setiap inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan tapi malah mempersulit rakyat karena harus mendownload setiap aplikasi," ujar Azwar Anas usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Inggris 1997-2007, Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024 seperti yang dilaporkan reporter Radio Elshinta Muslichun.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas berbincang dengan mantan PM Inggris Toni Blair usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18/4/2024. (foto: ELSHINTA/M. Muslichun)

Azwar Anas mengatakan Tim Tony Blair institute (TBI) mengapresiasi digitalisasi di Indonesia yang dinilai atraktif. Misal dalam beberapa bulan, berbagai keputusan penting diambil Presiden termasuk menerbitkan Perpres no 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional terkait GovTech.

“Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengoordinasi transformasi digital, Tony Blair datang ke kantor Kemen PANRB, beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi,” jelasnya.

Lebih jauh Azwar Anas mengatakan proses transformasi digital telah melalui titik-titik krusial yang sangat panjang, karena melibatkan banyak lembaga dan kementrian yang masing-masing memiliki kewenangan.

"Misalnya utk mencapai titik seperti sekarang ini kita telah menggelar lebih 260 kali rapat, khusus digital id saja yang menjadi kunci dari penyelesaian banyak program digital memerlukan 36 kali rapat. Saat ini GovTech Indonesia telah melakukan proses rekrutmen lebih dari 300 talenta digital dan akan segera melompat ke dalam penyelesaian sistim portal nasional. Tim TBI minta agar Ina Digital segera diluncurkan sebagai GovTech Indonesia untuk membantu proses pengintegrasian dari berbagai sistem layanan," ucapnya

"Sesuai perintah Presiden untuk memudahkan pelayanan masyarakat, kita bekerja keras secara maraton, setidaknya di 9 Kementrian, Lembaga, salah satunya pendidikan, kesehatan, Kemendagri termasuk Kepolisian," ujarnya (nak)