Mafia PMI kembali marak, Satgas P2MI Projo minta Kemnaker segera tuntaskan evaluasi SPSK
Sekretaris Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo, Toni Kristiastomo menyoroti penempatan PMI ke luar negeri secara non prosedural (ilegal) yang mulai marak khususnya ke Arab Saudi. \r\n\r\n

Elshinta.com - Sekretaris Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo, Toni Kristiastomo menyoroti penempatan PMI ke luar negeri secara non prosedural (ilegal) yang mulai marak khususnya ke Arab Saudi.
Toni menilai, maraknya penempatan PMI secara non prosedural saat ini lantaran belum ada kepastian dari Kemnaker yang melakukan evaluasi terhadap pilot project SPSK sejak 14 Januari 2024.
"Sejak dilakukan evaluasi kan teman2 P3MI tidak bisa melakukan pengiriman PMI ke Saudi Arabia," ucap Toni
Menurutnya, belum ada kepastian dari Kemnaker menjadi salah satu pemicu yang membuka peluang bagi para mafia penempatan secara ilegal merayu CPMI yang sangat membutuhkan pekerjaan di Saudi Arabia.
Oleh karena itu, Satgas P2MI Projo mendesak kementerian ketenagakerjaan untuk segera memberi kepastian terkait evaluasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
"Evaluasinya mau sampai kapan? Atau menunggu pengiriman secara ilegal meningkat lebih banyak lagi?" Tegas Toni.
Selain Kemnaker, BP2MI juga harus menjalankan tugas dan fungsinya.
Seharusnya, BP2MI melakukan perlindungan secara ketat terhadap PMI yang masih menunggu untuk diberangkatkan ke Arab Saudi sekaligus melakukan pencegahan terhadap pengiriman PMI secara non prosedural.
"Selama kemnaker melakukan evaluasi SPSK belum terlihat perlindungan dan pencegahan BP2MI kepada CPMI secara kongkrit" tegas Toni
"BP2MI harus lebih aktif melindungi CPMI dan mencegah pengiriman secara non prosedural jangan menunggu ada laporan baru bergerak," tutupnya.
Sebagai informasi hingga saat ini BP2MI sudah menerbitkan SIP 1000 lebih.