Koalisi Sipil Selamatkan Tambang adukan kasus dugaan penyimpangan penjualan aset Asabri dan Jiwasraya.

Elshinta.com - Koalisi Sipil Selamatkan Tambang, MAKI, JATAM, IDEF, IPW, praktisi hukum Deolipa Yumara, SH menyampaikan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi penjualan aset rampasan kasus Jiwasraya dan Asabri.

Mendampingi Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Deolipa mengadukan dugaan korupsi dalam pelaksanaan lelang Barang Rampasan Benda Sita Korupsi berupa satu paket saham PT. Gunung Bara Utama PT. GBU oleh Pusat pemulihan aset PPA Kejagung RI, tanggal 8 Juni 2023.

Menurutnya, dalam lelang tersebut PPA hanya memenangkan satu peserta lelang, yaitu oleh PT. Indobara Utama Mandiri (PT. IUM) dengan harga penawaran sebesar Rp1,9 Triliun, yang diduga merugikan negara sekitar Rp9,7 Triliun.

Deolipa menilai keadaan tersebut diperparah dengan adanya fakta PT. IUM membayar lelang menggunakan uang negara dan/atau lembaga perbankan milik BUMN dalam hal ini PT. Bank BNI (Persero) Tbk.

Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyatakan prihatin terhadap aparat penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi, tetapi diduga justru melakukan korupsi.

“Ironis dan memprihatinkan, aparat penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi, tetapi diduga 'nyambi' korupsi, “ kata Sugeng Teguh Santoso, SH yang memimpin delegasi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Senin (27/5).

Sugeng menegaskan dia melapor ke bagian pengaduan masyarakat KPK terkait dugaan keterlibatan Jampidsus, PPA Kejaksaan Agung, DJKN dan direksi PT IUM.

Selain itu, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang menduga , Kelompok Adaro Group adalah menjadi pihak yang paling berkepentingan dibalik peminjaman dana US$100 juta tersebut, lantaran memiliki minat yang tinggi.

Adaro Group mempunyai potential target membawa batubara melewati jalan hauling PT. GBU sebanyak 600 juta MT batubara.