KPK periksa seorang ASN dalam kasus pemotongan pajak insentif BPPD Sidoarjo

Elshinta.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait kasus dugaan pemotongan dana di BPPD Sidoarjo.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, saksi bernama Ari Pardono diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta.
Menurut Ali, ASN tersebut diperiksa sebagai saksi untuk berkas kasus yang melibatkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor alias Gus Muhdlor.

“Hari ini (31/5) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, atas nama Ari Pardono,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Jumat (31/5).

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, selasa 6 mei 2024 lalu.

Penahanan dilakukan usai tim penyidik KPK memeriksa Gus Muhdlor sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pemotongan intensif pajak di Pemkab Sidoarjo.

Dalam keterangan persnya wakil ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan, Gus Muhdlor selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dilingkungan pemkab. Dia membuat aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang mengatur 4 triwulan dalam Tahun Anggaran 2023.

Menurut Tanak, aturan tersebut dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai dilingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Besaran potongan antara 10 hingga 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima, selama 2023 sendiri mencapai dua koma tujuh miliar rupiah.