Menag berkomitmen prioritaskan Layanan Jemaah Haji Disabilitas tahun 2025
Kementerian Agama (Kemenag) masih mengusung tagline yang sama untuk pelaksanaan haji 2024, yaitu Haji Ramah Lansia. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyediakan berbagai macam layanan, mulai dari layanan medis hingga akomodasi untuk mempermudah jemaah.

Elshinta.com - Kementerian Agama (Kemenag) masih mengusung tagline yang sama untuk pelaksanaan haji 2024, yaitu Haji Ramah Lansia. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyediakan berbagai macam layanan, mulai dari layanan medis hingga akomodasi untuk mempermudah jemaah.
Pelayanan tersebut dinilai semakin baik, karena berhasil memudahkan para jemaah lansia dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu, Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas berharap hal serupa juga berlaku bagi jemaah disabilitas untuk pelaksanaan haji tahun depan.
“Tahun depan saya akan minta Pak Dirjen dan sasarannya untuk merumuskan (layanan) selain lansia, juga disabilitas,” ujarnya dalam wawancara pada Jumat (21/06) waktu setempat.
Jemaah disabilitas memiliki kondisi yang berbeda dari jemaah pada umumnya, terutama dalam hal fisik. Mereka membutuhkan pendampingan Khusus karena kebutuhannya juga berbeda.
“Teman-teman disabilitas kita ini juga tidak bisa disamakan dengan jemaah-jemaah lain, jemaah yang kuat, sehat, bugar. Tapi memang harus ada afirmasi teman-teman kita disabilitas. Harus ada pendamping yang mengerti betul, karena kebutuhan disabilitas berbeda dengan kita,” tambah Yaqut.
Lebih lanjut, Yaqut mengungkapkan pentingnya afirmasi kepada jemaah disabilitas. Sektor ini perlu menjadi prioritas pemerintah.
“Saya kira untuk ke depan ini juga bisa menjadi salah satu perhatian dari pemerintah untuk selain memberikan prioritas dan afirmasi kepada lansia, juga kepada saudara-saudara kita disabilitas. Selain pendamping, tentu saja,” jelasnya.
Pengukuhan dan penguatan perspektif disabilitas penting untuk dirumuskan. Konsep dan sistem pelayanan Kemenag belum seluruhnya mengakomodir ragam disabilitas tersebut, misalnya disabilitas tuli. Selain itu, masih ada juga titik penyelenggaraan haji yang belum ramah bagi kaum difabel.
Pemerintah, dalam hal ini Kemenag perlu membuat kebijakan yang berkaitan dengan pendataan jemaah haji disabilitas. Yaqut menyebut pihaknya akan mencoba mencari alternatif agar penyandang disabilitas mendapat prioritas diberangkatkan untuk tahun 2025 mendatang.
“Nanti kita coba cari terobosannya bagaimana antrian bagi saudara-saudara disabilitas ini bisa mendapatkan prioritas,” ucapnya.