Majelis Ulama Indonesia gelar dialog Palestina bersama Ormas Islam dan Pemerintah

Elshinta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLN-KI) menggelar Dialog Palestina, bertema “Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Upaya Perdamaian Palestina” yang berlangsung di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.

Hadir dalam dialog tersebut Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang HLNKI, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA, dan Ketua Komisi HLNKI Bunyan Saptomo, MA. Dari pemerintah hadir Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika (ASPASAF), Kemlu RI, turut diundang para pimpinan Ormas Islam, khususnya yang menangani hubungan luar negeri.

Dialog Palestina bertujuan untuk memperkuat sinergi ormas Islam dengan Pemerintah dalam memandang masalah Palestina, seperti tercermin dalam tema dialog yakni “Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Upaya Perdamaian Palestina”.

Ditegaskan Sekjen MUI, bahwa Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk terus menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina, di tengah usaha Israel memecah belah bangsa Indonesia.

Palestina memiliki ikatan dengan Indonesia. Ulama Palestina adalah yang pertama kali mendukung dan mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, upaya kita dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang berdaulat harus dapat terwujud.

MUI tidak akan pernah diam dengan kekejaman zionis Israel terhadap bangsa Palestina dan bahwa MUI akan ikut bersama-sama Pemerintah dalam mewujudkan perdamaian di Palestina, tegas Sekjen Amir Tambunan menutup sambutan dengan mengutip pernyataan Imam Ali Bin Abu Thalib.

“Kebenaran yang dilakukan tanpa terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir”, terkait itu, pentingnya kita untuk terus berhati-hati dan waspada terhadap usaha zionis Israel memecah belah bangsa Indonesia.

Sementara itu, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika ( Asparaf) Kemlu, Abdul Kadir Jailani, menyampaikan perkembangan situasi di Palestina, bahwa dewasa ini, setelah lebih dari delapan (8) bulan belangsungnya tragedi Gaza, situasi di sana masih memprihatinkan.

Proses perdamaian masih akan panjang dan sampai hari ini tidak memperoleh hasil yang banyak. Perundingan masih terus berlangsung, meskipun paket perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika serikat Joe Biden sudah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB tetapi tidak dapat dilaksanakan karena ditolak Israel yang terus melancarkan dan meningkatkan operasi militer di Gaza.

Indonesia sangat mengkhawatirkan berlarutnya situasi tersebut akan menciptakan perang regional yang hanya akan menimbulkan dampak buruk ke seluruh dunia, seperti misalnya akan berdampak terhadap aktivitas perdagangan di Laut Merah.

Belum lagi operasi militer yang berdampaknya akan signifikan terhadap negara-negara di kawasan dan bahkan seluruh dunia karena di era golobalisasi seperti sekarang ini, satu konflik di suatu wilayah akan mempengaruhi negara lain. "Tidak ada negara yang kebal dari pengaruh negara lain," terang Abdul Kadir Jailani.

Di tengah ketidakpastian situasi seperti ini maka tantangan untuk mewujudkan perdamaian di sana semakin berat, termasuk dalam mendorong upaya rekonsiliasi intra-Palestina.

Fokus kebijakan luar negeri RI dalam upaya perdamaian Palestina dewasa ini, yakni

(1) mewujudkan gencatan senjata yang belum juga bisa dicapai karena Israel belum bergeming, proses perundingan masih jauh dari harapan;

(2) setelah dicapainya dan dilaksanakannya gencatan senjata, maka harus terlaksana penyaluran bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional;

(3) Mendorong dan mengajak masyarakat internasional untuk mendukung dan mengakui kemerdekaan bangsa Palestina. Fokus ini dapat diperlancar dengan posisi RI saat ini yang menjadi special envoy dari OIC untuk melakukan diplomasi ke semua pihak bagi tercapainya perdamaian di Palestina;

(4) Indonesia tidak menghendaki kemerdekaan Palestina yang memecah Gaza dari Tepi Barat (West Bank); Indonesia harus terus berperan aktif dalam mendorong upaya dicapainya perdamaian di Palestina, dan kita harus melakukannya dalam koridor hukum dan aturan internasional.

Sambutan ditutup dengan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut mengawal pelaksanaan politik luara negeri RI dalam masalah Palestina ini. Kemlu sangat bersyukur bahwa dalam masalah Palestina ini masyarakat dan Pemerintah dapat terus bersama-sama gandengan tangan.

Mantan Duta Besar RI untuk Kanada merangkap ICAO, berkedudukan di Ottawa ini menekankan, bahwa yang paling penting adalah sinergi antara Pemerintah RI dan masyarakat Indonesia, termasuk Ormas Islam dalam upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Sementara itu Ketua MUI Bidang HLNKI Prof Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan bahwa konflik di Gaza, yang telah berlangsung lebih dari 8 bulan, membuktikan bahwa Israel telah gagal dalam menghabisi Hamas, bahkan justru memberatkan pemerintah Israel, terlihat pada mundurnya pejabat Israel anggota Kabinet yang beranggotakan 6 orang.

Dengan bukti tersebut, maka otoritas Israel sedang mengalami krisis moral yang terlihat pada sikap mereka yang secara kalap dan brutal menghabisi lebih dari 40.000 rakyat Palestina. Ketika anggota kabinet yang mundur diganti oleh orang yang lebih kejam, maka bisa dibayangkan, bahwa kebijakan untuk membumihanguskan Palestina akan semakin menguat, dan korban di kalangan rakyat Palestina akan semakin besar.

Dialog ditutup dengan dengan pembacaan “Pernyataan Bersama MUI dan Ormas-ormas Islam untuk Perdamaian Palestina” oleh Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan.