Tantangan dalam keterbukaan informasi publik
Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam demokrasi. Hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik menjadi kunci dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Namun, seberapa jauh masyarakat memahami hak dan kewajibannya terkait keterbukaan informasi publik?
Elshinta.com Komisi Informasi Pusat menggelar acara Focus Discussion Group (FGD) tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024. Acara yang digelar di Hotel Ibis Style Jakarta pada hari Kamis (25/7) bertujuan salah satunya adalah untuk mengukur pemahaman masyarakat akan keterbukaan informasi publik.
Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam demokrasi. Hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik menjadi kunci dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Namun, seberapa jauh masyarakat memahami hak dan kewajibannya terkait keterbukaan informasi publik?
Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro ditemui elshinta di sela-sela acara mengatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi.
"Tantangannya adalah kami belum independen. Kalau ingin 'memotret' sesuatu, kita harus punya kesepahaman terlebih dahulu dengan apa yang mau kita potret. Bagaimana itu bisa terjadi jika kita masih dibelenggu kiri kanan?" katanya.
"Kami masih menggunakan APBD. Pokja-pokja kami masih dibiayai pemerintah provinsi." tambahnya.
Luasnya cakupan informasi mempunyai tantangannya sendiri.
"Ada beberapa yang tidak dicakup dalam UU KIP, kami sedang melakukan revisi UU KIP, kami tidak berdiam diri." imbuhnya.
Namun, adanya teknologi bisa menjadi solusi untuk menghadapi tantangan yang ada.
"Diperlukan adanya portal komisi informasi, akun BMN dan E-IKIP. Dengan teknologi bisa melihat pergerakan keterbukaan informasi publik dari waktu ke waktu."
