Top
Begin typing your search above and press return to search.

Massa Almasi desak KPK periksa Menag dan Wamenag soal dugaan korupsi kuota haji 2024

Sekitar tiga puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Antikorupsi (Almasi) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan korupsi kuota haji 2024.

Massa Almasi desak KPK periksa Menag dan Wamenag soal dugaan korupsi kuota haji 2024
X
Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Elshinta.com - Sekitar tiga puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Antikorupsi (Almasi) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan korupsi kuota haji 2024.

Menurut mereka aksi dilakukannya karena saat ini Pansus Angket Haji juga tengah bergulir di DPR RI.

“KPK segera periksa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki,” kata Koordinator Eksekutif Almasi, Andi Isa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7).

Dia menilai Yaqut Chlolil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki bekerja secara tidak profesional dan tidak mampu memimpin Kementerian Agama. Hal itu terlihat dari carut marut pelaksanaan ibadah haji 2024, terutama dugaan korupsi kuota haji yang membuat pihaknya prihatin.

Andi menambahkan, ada dugaan skandal pemborosan uang rakyat lebih dari Rp13 miliar hanya untuk belanja mobil dinas di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Karena itu, KPK harus segera diusut tuntas.

“Uang Rakyat hasil keringat rakyat bukan untuk kemewahan para pejabat,” tegasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Selasa (30/7).

Selain itu Andi menyatakan pihaknya mendesak Tim Pansus Haji DPR untuk menjelaskan secara transparan kepada masyarakat hasil kinerjanya secara profesional, atas segudang masalah yang terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 jangan ada yang ditutupi termasuk temuan dugaan korupsi jual beli kuota haji.

“Anggota DPR RI digaji dari uang rakyat harus berpihak kepada rakyat jangan sampai masuk angin,” katanya.

Sumber : Radio Elshinta

Related Stories
Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire