BUMN minta tambahan anggaran Rp66 miliar karena telah memberikan kontribusi kepada negara Rp1.940 Triliun

Elshinta.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan rapat kerja dengan komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam rangka membahas Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024). Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa kementrian yang dipimpinnya telah memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 1.940 triliun sejak 2020 hingga 2023.

"Selama tahun 2020 sampai dengan 2023 total kontribusi Kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp1,940 triliun, di mana (angka) ini kumulatif dari 2020 sampai 2023," papar Erick.

Lebih lanjut, Erick merinci kontribusi itu terdiri dari pajak sebesar Rp1.391,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp354,2 triliun dan dividen sebanyak Rp194,4 triliun.

Meskipun PNBP sempat mengalami penurunan, karena adanya naik turunnya suatu harga yang menyebabkan jumlah permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.

"PNBP ini ada penurunan karena fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi apakah di kelapa sawit, batu bara dan lainnya," jelasnya.

selain itu, Erick juga mengatakan jika pajak BUMN terus meningkat sejak tahun 2020. Lalu untuk PNBP bergerak naik turun sejalan dengan harga komoditas. Sedangkan untuk dividen mengalami kenaikan di tahun 2023. Namun pada tahun 2021-2022 sempat mengalami penurunan dikarenakan adanya wabah COVID-19.

“Dividen ini di tahun 2023 adalah di angka Rp 81 triliun, setelah kita ada swing sebenarnya ketika 2021-2022 tentu penurunan karena COVID waktu itu," lanjutnya.

Sehingga dengan kontribusi BUMN tersebut, Erick berharap agar DPR memberikan dukungan berupa tambahan anggaran bagi Kementerian BUMN.

"Kita juga tetap berharap karena untuk pagu anggaran 2025, Komisi VI DPR mendorong kembali, dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada Menteri Keuangan di mana pagu adjustment tahun 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 hanya Rp277 miliar,”

Dengan itu, Erick meminta kepada DPR agar memberikan tambahan anggaran sebanyak Rp 66 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung tupoksi utama Kementerian BUMN dalam melakukan pengembangan dan pengawasan BUMN

“Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi Rp 344 miliar. Angka Rp66 miliar memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang juga didorong oleh Komisi VI kepada kami," kata Erick.

Apabila tambahan tersebut dipenuhi, maka pagu indikatif Kementerian BUMN mencapai Rp344 miliar dari Rp277 miliar. (Riz/Nak)