16 Oktober 1945: Hari Parlemen Indonesia, refleksi peran lembaga legislatif dalam demokrasi

Elshinta.com - Setiap tanggal 16 Oktober, Indonesia memperingati Hari Parlemen sebagai penghormatan terhadap sejarah pembentukan parlemen di negara ini. Hari ini menjadi momen penting untuk mengingat peran parlemen sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Parlemen, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adalah lembaga yang mewakili suara rakyat dan menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif.

Hari Parlemen Indonesia ditetapkan untuk menghormati terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tahun 1945, yang dianggap sebagai cikal bakal parlemen modern Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, KNIP dibentuk pada 29 Agustus 1945 untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan, karena pada saat itu Indonesia belum memiliki lembaga legislatif yang lengkap.

Pada awalnya, KNIP lebih bersifat sebagai badan penasehat presiden. Namun, melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, peran KNIP diperluas, dan lembaga ini mulai memiliki fungsi legislatif, menggantikan peran DPR yang belum terbentuk secara formal. Oleh sebab itu, tanggal 16 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari Parlemen Indonesia.

Parlemen Indonesia, yang terdiri dari DPR dan DPD, memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi legislatif negara. Fungsi-fungsi utama parlemen antara lain:

1. Membuat Undang-Undang: DPR bersama dengan pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. Ini merupakan fungsi utama dari lembaga legislatif dalam mengatur dan memastikan adanya hukum yang adil dan berfungsi bagi masyarakat.

2. Mengawasi Pemerintah: DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Melalui alat kelengkapan seperti Komisi-Komisi DPR, parlemen bisa memanggil pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil.

3. Menyusun Anggaran Negara: DPR bersama pemerintah menyusun dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan transparan.

4. Mewakili Kepentingan Rakyat: DPR adalah lembaga yang berfungsi untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat nasional. Melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis, DPR menjadi corong suara rakyat dalam pengambilan keputusan penting negara.

Sementara itu, DPD berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. DPD turut serta dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hari Parlemen Indonesia bukan hanya sekadar peringatan sejarah, tetapi juga menjadi momen refleksi tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Peran parlemen dalam memperjuangkan suara rakyat harus selalu dijaga agar tetap transparan, adil, dan bebas dari kepentingan-kepentingan yang merugikan rakyat.

Di tengah tantangan yang ada, mulai dari ketidakpuasan publik terhadap kinerja legislatif hingga tuntutan reformasi birokrasi yang lebih baik, peringatan Hari Parlemen bisa menjadi pengingat bahwa parlemen merupakan pilar penting dalam menjaga check and balances dalam sistem pemerintahan.

Melalui peringatan Hari Parlemen Indonesia, diharapkan masyarakat lebih sadar akan peran parlemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, parlemen juga diingatkan untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat secara maksimal.