17 Oktober 1952: Ketegangan militer dan parlemen dalam politik Indonesia

Elshinta.com - Pada 17 Oktober 1952, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia terjadi, yaitu demonstrasi besar-besaran yang menuntut pembubaran parlemen. Peristiwa ini dipicu oleh ketegangan antara militer dan sipil, terutama terkait hubungan antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Peristiwa ini mencerminkan kompleksitas politik Indonesia pada masa awal setelah kemerdekaan.

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini menghadapi berbagai tantangan dalam menata kehidupan politik dan militernya. Salah satu masalah utama adalah hubungan antara militer, yang kala itu baru saja selesai berperang melawan Belanda, dan sipil, terutama lembaga-lembaga negara seperti parlemen. Tentara merasa kurang dihargai atas jasa mereka dalam mempertahankan kemerdekaan, sementara parlemen dianggap lamban dalam merespons berbagai permasalahan nasional.

Ketidakpuasan di kalangan militer memuncak pada tahun 1952, terutama terkait dengan perdebatan di parlemen mengenai anggaran pertahanan dan pembentukan tentara profesional. Tentara, terutama perwira TNI Angkatan Darat, merasa bahwa parlemen terlalu ikut campur dalam urusan militer, dan hal ini dianggap mengancam posisi serta peran mereka.

Pada 17 Oktober 1952, ribuan orang, termasuk anggota militer, turun ke jalan-jalan di Jakarta untuk menuntut pembubaran parlemen. Demonstrasi tersebut didukung oleh para perwira TNI, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) saat itu, Jenderal A.H. Nasution. Para demonstran bergerak menuju Istana Merdeka dan mendesak agar Presiden Soekarno membubarkan DPR, yang mereka anggap tidak efektif dan terlalu ikut campur dalam urusan militer.

Pada saat demonstrasi mencapai puncaknya, sejumlah tank milik TNI dikerahkan dan diletakkan di depan Istana Merdeka. Hal ini menandai betapa seriusnya tentara dalam tuntutan mereka. Massa yang berkumpul di depan istana semakin banyak, memperlihatkan betapa besar dukungan terhadap aksi tersebut.

Presiden Soekarno menghadapi dilema besar dalam menghadapi tuntutan ini. Di satu sisi, ia memahami keluhan militer, terutama karena pada saat itu Indonesia masih dalam proses konsolidasi kekuatan pasca kemerdekaan. Namun di sisi lain, membubarkan parlemen berarti melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang sedang dirintis di Indonesia.

Alih-alih menyerah pada tekanan untuk membubarkan parlemen, Soekarno mencoba meredakan ketegangan dengan berbicara langsung kepada para demonstran. Soekarno berjanji akan mempertimbangkan tuntutan mereka, namun pada akhirnya, ia menolak untuk membubarkan parlemen secara sepihak. Demonstrasi pun berakhir tanpa tercapainya tuntutan para demonstran.

Baca juga Saat Istana Negara dikepung moncong senjata

Meskipun demonstrasi 17 Oktober 1952 tidak berhasil membubarkan parlemen, peristiwa ini menunjukkan kekuatan politik militer dalam sejarah Indonesia pada masa itu. Peristiwa ini juga menjadi salah satu faktor yang memicu semakin kuatnya peran militer dalam politik Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Ketegangan antara militer dan sipil ini terus berlanjut hingga kemudian berujung pada jatuhnya pemerintahan parlementer dan munculnya sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno.

Peristiwa 17 Oktober juga mengungkapkan kerapuhan sistem politik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan, di mana kekuatan militer sering kali dapat memengaruhi keputusan politik secara signifikan. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa hubungan antara militer dan sipil harus dikelola dengan hati-hati dalam rangka menjaga stabilitas politik dan kelangsungan demokrasi.