Kemenag: pergantian kepemimpinan tak pengaruhi layanan haji

Elshinta.com - Kementerian Agama (Kemenag) meyakini pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan banyak mempengaruhi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.

"Sebetulnya terkait perubahan pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu tidak berpengaruh banyak dalam proses penjadwalan haji," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief saat Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta, Kamis (17/10/2024)

Hilman mengatakan, persiapan tersebut termasuk soal penganggaran. Menurutnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang akan mengeluarkan dana yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan bersama DPR RI.

"Jadi ini sudah menjadi konsep kita sejak dua tahun lalu. Karena dalam prediksinya nanti boleh jadi ya, kalau BPKH masih ada ya, sebagai pengelola uang yang akan membiayai nilai manfaat. Mereka akan mengeluarkan dana yang cukup besar dalam tahun yang sama," ujarnya.

Penganggaran untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), jelas Hilman masih dimatangkan untuk mendapat skema yang tepat untuk keuangan haji.

Akhir tahun mendatang, targetnya pembahasan keuangan haji mulai berproses. Terlebih kontrak kerjasama pelayanan haji yang mempengaruhi anggaran dan harus selesai pada November-Desember 2024.

"Kalau dari Saudinya, Oktober ini (persiapan kontrak-kontak kita sudah harus berjalan). Tentu harus clear, karena November kita memang harus kontrak-kontrak dan Desember harus diselesaikan," kata dia.

Menurutnya, persiapan penyelenggaraan ibadah haji harus dimulai sedini mungkin, mengingat Indonesia menjadi negara yang paling banyak mengirimkan peserta calon haji. Seluruh aspek penunjang kelancaran penyelenggaraan ibadah haji harus dipersiapkan secara matang.

"Harus clear, karena November kita memang harus, kontrak-kontrak Desember sudah harus bisa diselesaikan. Kalau dari saudinya, Oktober ini ya," tandasnya. (Rap/Ter)