20 Oktober 1964: Munculnya Partai Golkar di tengah dinamika politik Indonesia

Elshinta.com - Partai Golongan Karya, atau yang lebih dikenal dengan Partai Golkar, merupakan salah satu partai politik terbesar dan tertua di Indonesia. Didirikan pada 20 Oktober 1964, Golkar awalnya bukan berbentuk partai politik seperti yang dikenal saat ini, melainkan sebuah organisasi fungsional yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia. Pendirian Golkar erat kaitannya dengan situasi politik dan keamanan Indonesia pada pertengahan dekade 1960-an, yang ditandai dengan pergolakan politik dan ancaman terhadap stabilitas nasional.

Pada tahun 1964, Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, dengan suasana politik yang didominasi oleh rivalitas antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin kuat dan berpengaruh, yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan tentara dan kelompok lain, termasuk kaum nasionalis konservatif dan masyarakat sipil yang anti-komunis.

Tentara, khususnya Angkatan Darat, merespons dengan membentuk wadah politik yang dapat menandingi pengaruh PKI. Golongan Karya dibentuk sebagai aliansi dari berbagai golongan fungsional, seperti petani, buruh, dan pengusaha, yang diorganisir untuk menjadi kekuatan politik tandingan. Inisiatif ini dipelopori oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, seorang tokoh militer yang sangat berpengaruh saat itu.

Setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 dan jatuhnya pemerintahan Soekarno, Golkar semakin diperkuat oleh Jenderal Soeharto, yang saat itu naik menjadi Presiden Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Golkar dijadikan sebagai alat politik utama pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan dan memastikan stabilitas politik.

Pada Pemilu 1971, yang merupakan pemilu pertama di bawah Orde Baru, Golkar berhasil memenangkan mayoritas suara. Sejak saat itu, Golkar mendominasi politik Indonesia selama lebih dari tiga dekade, dan selama periode tersebut, Golkar bukan hanya menjadi alat pemerintah, tetapi juga simbol stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di bawah kepemimpinan Soeharto.

Golkar berfungsi sebagai alat mobilisasi politik yang efektif karena mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat melalui struktur-struktur organisasi yang melekat hingga ke tingkat desa. Dengan dukungan birokrasi dan militer, Golkar memainkan peran sentral dalam pemilihan umum dan kebijakan pemerintahan. Sistem "asas tunggal" yang diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1980-an memperkuat posisi Golkar sebagai satu-satunya kekuatan politik dominan, dengan hanya dua partai lain yang bersaing (PPP dan PDI).

Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Golkar menghadapi tantangan besar. Banyak pihak memandang Golkar sebagai simbol rezim Orde Baru, yang diasosiasikan dengan otoritarianisme dan korupsi. Meskipun demikian, partai ini berhasil bertahan dan menyesuaikan diri dengan realitas politik baru di era Reformasi.

Golkar mereformasi dirinya dengan mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme, serta berusaha memperbaiki citranya di mata publik. Dalam beberapa pemilu pasca-Orde Baru, Golkar tetap menjadi kekuatan signifikan dalam politik Indonesia, meskipun tidak lagi dominan seperti sebelumnya. Pemilu 1999 menandai awal dari transisi Golkar menjadi partai politik yang lebih independen, dengan mengedepankan platform pembangunan, ekonomi, dan stabilitas politik.

Pendirian Partai Golkar mencerminkan dinamika politik Indonesia yang kompleks pada pertengahan abad ke-20. Sebagai alat politik yang dibentuk oleh militer untuk menandingi pengaruh komunis, Golkar berhasil menjadi kekuatan dominan selama era Orde Baru. Meskipun mengalami tantangan besar setelah jatuhnya Soeharto, Golkar tetap bertahan sebagai salah satu partai politik utama di Indonesia, yang terus memainkan peran penting dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.

Golkar tidak hanya menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia, tetapi juga salah satu contoh bagaimana organisasi politik dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan politik yang dinamis.