Gelar aksi, massa Aliansi Masyarakat Boyolali datangi Kantor Bupati 

Elshinta.com - Massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Boyolali menggelar aksi damai di depan Gedung Putih, Kantor Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Senin (18/11).

Masa aksi, berorasi di depan kantor bupati sambil membawa berbagai poster dan spanduk,yang bertuliskan protes. Poster bertuliskan di antaranya "Lurahku Sayang, Lurahku Malang,"; "Jangan Mau Jadi Korban Jebakan Batman,"; "STOP Bankeudes Ora Jelas,"; serta "STOP Pencairan Bankeu Abal-abal."

Salah satu peserta aksi, Anang dalam orasinya mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat edaran (SE) untuk menunda pencairan bantuan sosial (bansos) jelang Pilkada.

"Bapak Mendagri sudah menginstruksikan agar bansos dihentikan sementara selama Pilkada berlangsung. Saya mengingatkan semua ASN, kami siap mengawasi.Ingat, satu kaki Anda sudah diawasi oleh APH (aparat penegak hukum). Kami masyarakat siap berjuang melawan korupsi. Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap mengerahkan ribuan orang untuk turun aksi," ucap Anang dalam aksi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

Bambang Budiono, koordinator lapangan (Koorlap) aksi menyampaikan, aksi ini bertujuan menyuarakan penundaan pencairan Bankeudes senilai Rp22 miliar.

Dia meminta agar pencairan Bankeudes ditunda agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara pasangan calon (paslon) Pilkada.

"Kami mohon ditunda dulu (pencairan Bankeudes). Terlebih dalam situasi seperti ini, menjelang Pilkada, agar tidak menimbulkan kecemburuan dan potensi politisasi," ungkap Bambang.

Sejumlah perwakilan peserta aksi beraudiensi dengan pihak Pemkab.Dalam hal ini Sekda Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani dan Inspektur Boyolali Gatot Murdiyanto di Ruang Merbabu untuk membahas tuntutan mereka.

Sekda Wiwis menjelaskan, Pemkab belum melakukan apa-apa terkait Bankeudes tersebut.

“Bankeudes ini tak ada kaitannya dengan masalah politik,” ucap Wiwis.

Wiwis menjelaskan, dirinya bekerja secara profesional, tidak berpihak kepada partai politik manapun.

“Kami tidak punya kepentingan apa-apa. Cuma melaksanakan amanat laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan," katanya.

Kebijakan Pemkab Boyolali terkait Bankeudes sebagai bentuk tindakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saat itu BPK menemukan belanja modal di 22 Kecamatan tak sesuai dengan akuntansi Publik,” kata Sekda Wiwis.

Lebih lanjut Wiwis mengatakan, BPK merekomendasikan bupati untuk menindaklanjuti. Sehingga untuk APBD Perubahan 2024, belanja modal masing-masing Rp 1 miliar untuk kecamatan disesuaikan dengan bantuan keuangan khusus desa.

Pihaknya juga sudah menerima surat dari pemerintah pusat agar dilakukan penundaan pencairan Bankeudes tersebut.

“Bupati juga belum mengeluarkan apapun. Tidak pernah memberikan perintah Bankeudes dicairkan sebelum Pilkada,” pungkas Wiwis.