BMPS Bekasi dorong kesejahteraan dan perlindungan guru swasta

Elshinta.com - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggelar silaturahmi dan diskusi Perguruan Swasta dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional.

Acara tersebut membahas sejumlah isu krusial terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.

Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, menyambut positif kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait peningkatan kesejahteraan guru.

"Ini angin segar bagi kami, terutama kebijakan sertifikasi bagi guru-guru swasta," kata Ayung, Selasa (26/11).

Ayung juga mengapresiasi rencana Nota Kesepahaman (MoU) tripartit antara Kemendikbud, Kepolisian, dan Kejaksaan.

"MoU ini penting untuk melindungi guru dari kriminalisasi saat mendisiplinkan siswa. Selama ini, banyak guru yang takut karena khawatir berhadapan dengan hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, Ayung mengkritisi kekurangan guru di Kota Bekasi dalam lima tahun terakhir yang berdampak pada kualitas pendidikan.

"Kekurangan guru mengakibatkan banyak guru mengajar di luar bidang keahliannya. Guru olahraga mengajar agama, guru agama mengajar PPKn ini jelas menurunkan kualitas pendidikan," tegasnya.

Ia pun mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk memperhitungkan daya tampung sekolah swasta dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Lulusan SD harus tertampung di sekolah mana pun, itu tanggung jawab pemerintah," tandasnya.

Ayung juga berharap agar guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sekolah swasta ditempatkan kembali di sekolah asalnya sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta.

"Itu yang akan terus kami perjuangkan," pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto.