Melalui 153 layanan publik, Ditjen AHU pegang peran mendukung progam Nasional Indonesia Emas 2045

Elshinta.com - Kementerian Hukum Republik Indonesia mendorong Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan pentingnya efisiensi dan sinergi, karena Ditjen AHU memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum.

"Ditjen AHU memberikan pelayanan hukum yang beragam, dari pembentukan badan hukum, hingga kewarganegaraan yang tersebar di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum), hingga Balai Harta Peninggalan (BHP).” ujar Menkum Supratman saat pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU 2024 di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Supratman menyebut berbagai program telah dilakukan dan disusun baik di tingkat pusat maupun wilayah, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Hal ini diupayakan untuk menyebarkan informasi mengenai layanan-layanan yang disediakan oleh Ditjen AHU, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan.

“Dengan total 153 layanan publik yang mencakup bidang badan usaha, perdata, pidana, tata negara, hingga hukum internasional, Ditjen AHU memegang peran strategis dalam mendukung program prioritas nasional," tegas Supratman.

Dari 153 layanan publik, kata Supratman, Ditjen AHU diharapkan dapat memaksimalkan agar publik bisa mengakses melalui sistem digital.

“Saya berharap melalui Rakernis (Rapat Kerja Teknis), dari 153 layanan yang terdapat di Ditjen AHU bisa diakses lewat sistem digital. Namun demikian, sampai dengan saat ini baru kurang lebih sekitar 72 layanan yang bisa dilaksanakan.” lanjut Menkum Supratman didepan awak media.

Selain melaksanakan tugas pelayanan publik, Lanjut Menkum, Ditjen AHU juga terlibat dalam agenda nasional dan internasional, seperti survei Business Ready oleh World Bank, keanggotaan Financial Action Task Force (FATF), hingga upaya Indonesia bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

"Hal ini menunjukkan betapa strategisnya peran Ditjen AHU dalam membawa Indonesia ke panggung dunia," tambahnya.

Lebih lanjut Menkum mengapresiasi layanan berbasis elektronik di Ditjen AHU yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Namun, ia juga mengingatkan agar layanan tersebut dapat dievaluasi berkelanjutan.

"Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki." tegas Supratman.

Hal ini selaras dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU." lanjut Supratman.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Supratman menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan APBN. Dirinya berpesan agar penggunaan anggaran khususnya pada tahun 2025 dapat mempertimbangkan output dan meminimalisir kegiatan seremonial serta perjalanan dinas.

"Alokasi anggaran tahun 2025 harus lebih fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat."

Dengan begitu, kata Supratman, efisiensi ini harus menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program Ditjen AHU, baik di pusat maupun wilayah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyatakan sepanjang tahun 2024 Ditjen AHU telah mencatrbagai pencapaian strategis baik di tingkat internasional maupun regional.

"Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA).” kata Widodo saat memberikan laporan kegiatan.

Widodo mengatakan bahwa Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari USD 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey.

"Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan," ujar Widodo, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Rizky Rian Saputra.