Cegah kebocoran bansos, Gus Ipul kebut selesainya satu data

Elshinta.com - Kementerian Sosial terus mengejar penyelesaian satu data sebagai basis data dalam penyaluran bantuan sosial yang telah dicanangkan pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dengan menggunakan satu data maka persoalan tidak tepat sasaran yang sering terjadi pada penyaluran bantuan sosial alias bansos bisa dikurangi bahkan ditiadakan sama sekali resikonya.

Hal tersebut sekaligus menjadi permintaan Presiden Prabowo Subianto saat menunjuk Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial agar terus dilakukan konsolidasi data. ”Sebab data ini sangat penting agar apa yang telah diprogramkan tepat sasaran," kata Saifullah Yusuf dalam wawancara Talk Highlight Elshinta, Selasa (17/12/2024).

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menceritakan, setelah diminta agar melakukan konsolidasi data, Presiden juga mengarahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga agar bersedia mewujudkan satu data serta memberikan mandat kepada BPS menjadi pihak yang mengumpulkan, mengkonsolidasikan, merekonsiliasi semua data itu untuk menjadi data tunggal.

“Kalau itu terwujud maka untuk pertama kalinya di era Pak Prabowo-lah satu data benar benar terwujud sejak Indonesia merdeka," ujar Gus Ipul.

Mensos menargetkan satu data akan selesai pada akhir Desember tahun ini atau awal tahun 2025. Saat ini masih terus berproses menuju tahap akhir. “Insya Allah dalam waktu dekat akan selesai. Konsolidasi jalan terus. Pertemuan antar kementerian juga sudah jalan. Termasuk di kementerian Sekretariat Negara juga sudah. Semua sudah dilewati, tapi di depan tetap BPS," tambahnya.

Dalam wawancara, Gus Ipul juga menjelaskan tentang maksud dibentuknya satu data. Yaitu data tunggal sosial ekonomi yang menyangkut keseluruhan penduduk Indonesia dengan profil yang cukup lengkap sehingga nantinya dapat digunakan untuk berbagai program. Sebut saja untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi perumahan dan masalah-masalah lain, terutama yang menyangkut hak - hak dasar warga.

“Jadi data itu cukup utuh yang nantinya dapat jadi pedoman seluruh kementerian atau lembaga dan daerah,” ujarnya.

Gus Ipul tak memungkiri data sifatnya sangat dinamis dan bisa berubah -ubah karena beberapa faktor, misal ada yang wafat atau pindah domisili. Maka perlu diantisipasi dengan mekanisme yang baik sehingga data tetap valid.

Meski demikian Kementerian Sosial juga mengakomodasi pengawasan oleh publik misalnya dengan aplikasi cek bansos. Di dalam cek bansos memungkinkan masyarakat memberikan usulan atau sanggahan jika melihat kenyataan - kenyataan lain di lapangan untuk melakukan koreksi yang sudah dilakukan selama ini.

“Usulan dan sanggahan harus dilengkapi dengan data, by name, by addres , ada foto rumahnya sehingga bisa dilakukan koreksi sesegera mungkin,” kata Gus Ipul yang kembali menegaskan pentingnya satu data untuk mengurangi kebocoran dan hal-hal yang sifatnya tidak tepat sasaran.

Penulis: Suwiryo/Ter