Sukses gelar Pemilu dan Pilkada tanpa kerusuhan dan minim konflik, Polri diapresiasi

Elshinta.com - Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Gina Sabrina mengapresiasi kesuksesan Polri dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Tidak ada kerusuhan dan konflik horizontal,” ujar Gina dalam diskusi bertajuk ‘Pendekatan Keamanan Manusia dalam Pemolisian: Tantangan Polri ke Depan’ di Sadjoe Cafe, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Namun di balik kesuksesan itu Polri juga menghadapi sejumlah tantangan yang sebenarnya akan membuat institusi semakin mereformasi diri.

Gina juga menampilkan sejumlah data pantauan PBHI. Polri merupakan institusi terbanyak diadukan dengan jumlah aduan 771 dari 2.753 di Komnas HAM (data 2023).

PBHI juga mencatat Polri menempati posisi tiga sebagai terlapor dengan jumlah aduan 674 dari 8.458 di Ombudsman (data 2023).

Kemudian di era media sosial terkoneksi, Polri juga menghadapi tantangan menghadapi tren kepercayaan masyarakat dan kekecewaan publik.

Terbukti dengan melambungnya tagar #PercumaLaporPolisi, #NoViralNoJustice, dan NoBaper.

“Dari berbagai kasus Polri sebenarnya memperlihatkan upaya untuk memperbaiki diri,” kata Gina.

Di acara yang sama, Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra mengatakan semua pihak harus mendukung ekosistem yang menciptakan situasi Kepolisian membenahi internalnya.

Sejauh ini ekosistem itu belum tercipta dengan baik karena fokus malah teralihkan dengan menyasar institusi Polri itu sendiri.

“Saya kira reformasi Kepolisian kita tidak bisa setiap hari mengarahkan corong toa kepada institusi. Dinamika reformasi Kepolisian sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Kepolisian sedang mendapat banyak sorotan dari berbagai sisi, mengingat besarnya tanggung jawab institusi ini, yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat.

Lembaga kepolisian setidaknya melekat dua kekuasaan, di bidang hukum, dan bidang pemerintahan.

Kedua kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama kepolisian, sebagai penegak hukum; pelayan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum; dan pengayom keamanan.

“Kita juga perlu menyampaikan dan menjelaskan konsep human security kepada parlemen, pemerintahan, dan aktor politik sehingga berbagai kebijakan turunan bisa didiskusikan bersama dengan DPR. Apa yang sebetulnya harus dilakukan Kepolisian untuk membenahi internal? Saya rasa ini akan jauh lebih efektif,” ujarnya.

“Kalau ekosistem sudah mendukung pasti sangat bisa dan mudah dilakukan. Kalau tidak, maka banyak hal-hal yang akan jadi catatan,” jelasnya.

Sementara, Wahyudi Djafar Direktur Eksekutif Elsam, menyampaikan pujian kepada Polri atas berbagai langkah strategis yang diterapkan untuk memastikan Pilkada berlangsung lancar.

"Kami mengapresiasi peran Polri, khususnya di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang mampu menghadirkan suasana damai selama tahapan Pilkada. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Polri telah bekerja secara profesional, netral, dan berkomitmen terhadap demokrasi," ujar Wahyudi Djafar dalam pernyataannya.

Wahyudi Djafar menambahkan bahwa berbagai pendekatan yang dilakukan Polri, termasuk pemetaan kerawanan, penguatan pengamanan, dan kolaborasi dengan masyarakat, merupakan langkah yang sangat efektif dalam mencegah potensi konflik dan memastikan stabilitas.

"Hal ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang matang," tambahnya.

Elsam juga mendorong Polri untuk terus mempertahankan netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama menjelang agenda-agenda demokrasi lainnya di masa mendatang.

"Kami berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus menjaga persatuan, kedamaian, dan nilai-nilai luhur demokrasi di Indonesia," tutup Wahyudi Djafar.