Luapan lumpur proyek JJLS ganggu warga, komisi C DPRD DIY minta Satker antisipasi
Warga kalurahan Parangtritis Bantul mengadukan ke DPRD DIY karena adanya luapan air dan lumpur dari proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kelok 23. Komisi C DPRD DIY kemudian mengecek proyek JJLS kelok 23 di Parangtritis, Kretek pada Rabu (8/1).
Foto: Izan Raharjo/Radio ElshintaElshinta.com - Warga kalurahan Parangtritis Bantul mengadukan ke DPRD DIY karena adanya luapan air dan lumpur dari proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kelok 23. Komisi C DPRD DIY kemudian mengecek proyek JJLS kelok 23 di Parangtritis, Kretek pada Rabu (8/1).
Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro mengatakan bahwa luapan lumpur tersebut merupakan dampak dari proyek JJlS Kelok 23.
Menurutnya pada saat perencanaan proyek ada yang salah dalam analisanya. Pelaksana proyek dinilai tidak memperhatikan potensi lumpur bekas galian tanah dan genangan air mengalir ke pemukiman dan jalan warga selama musim hujan. Maka pada pertengahan Desember 2024 terjadi luapan lumpur di Jalan Parangtritis.
Komisi C DPRD DIY meminta agar Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (Satker PJN) segera menangani luapan tersebut. Satker harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi luapan lumpur. Sehingga luapan lumpur yang bisa mengganggu warga tidak terulang lagi.
"Musim hujan masih akan berlangsung Januari-Februari ini, kami minta ada langkah-langkah untuk antisipasi. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat itu terjadi," ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satker PJN DIY, Tisara Sita mengklaim telah melakukan antisipasi agar tidak terjadi pergerakan tanah. Pihaknya juga sudah membuat tanggul sebagai upaya mengantisipasi luapan tanah dan air.
"Kami juga melakukan pembersihan saluran dari sedimen di jalan Parangtritis," katanya.




