Program MBG, distribusi tidak merata di Bekasi 

Elshinta.com - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat yang telah berjalan dua pekan di Kota Bekasi, menuai kritik terkait distribusi yang belum merata.

Sekretaris Badan Memusyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, mengungkapkan ketidakmerataan tersebut dengan belum adanya sosialisasi MBG di sekolah swasta Kota Bekasi

"Saat ini kan masih uji coba ya, di Kota Bekasi sendiri sekolah negeri saja belum semua. Apalagi sekolah swasta. Kami belum menerima informasi apapun soal makan bergizi gratis," kata Ayung, Jumat (17/1).

Ia menyoroti kurangnya perhatian terhadap sekolah swasta, meskipun mengakui bahwa beberapa sekolah swasta telah menjalankan program serupa secara mandiri.

"Sebenarnya kita tidak mengharapkan seluruh sekolah swasta disubsidi, namun masih ada yang membutuhkan bantuan," ungkapnya.

Ayung menekankan perlunya transparansi pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

"Kita berharap pemerintah itu transparan. Sehingga kita tahu persis, jadi kalau ada yang bertanya kok saya enggak dapat, kita bisa memberikan penjelasan juga," tegas Ayung.

Ia mengaku, hingga saat ini, BMPS belum menerima informasi sosialisasi resmi, termasuk prosedur pengajuan bantuan bagi sekolah yang membutuhkan.

"Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan sosialisasi. Kita juga belum paham prosedurnya, misalnya harus mengajukan kemana dan bagaimana," paparnya.

Ayung juga mengamati bahwa program MBG saat ini masih terfokus pada siswa Sekolah Dasar (SD).

"Kalau saya perhatikan, dari uji coba yang dilihat di lapangan itu kan yang diprioritaskan saat ini baru untuk siswa SD, sedangkan SMP, SMA, SMK pun belum," catatnya.

Hal ini menunjukkan cakupan program yang masih terbatas dan perlu diperluas untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan.

Ketidakmerataan distribusi dan kurangnya sosialisasi menjadi tantangan yang perlu segera diatasi pemerintah agar program MBG dapat berjalan efektif dan berkeadilan bagi seluruh siswa di Kota Bekasi.

"Transparansi dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan sangat krusial untuk keberhasilan program ini," pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto.