Prabowo singgung aliran bernegara di sidang perdana DPN

Elshinta.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2025). Kepala Negara dalam pengantar sidang mengatakan bahwa Dewan Pertahanan Nasional diamanatkan oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2002, tentang pertahanan negara.

Prabowo mengatakan bahwa pada tahun 2024, Indonesia memiliki Dewan Pertahanan Nasional. Presiden menegaskan masalah pertahanan menjadi vital bagi suatu negara.

"Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh undang-undang nomor 3 tahun 2002, tentang pertahanan negara, khususnya pasal 15 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun sesudah undang-undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah undang-undang," ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menekankan dalam bernegara, terdapat aliran ideologi dan kemakmuran. Tetapi saat ini yang menonjol adalah berlakunya aliran bernegara berdasarkan asas realisme. Kepala negara menegaskan bahwa tujuan dari sebuah negara adalah survival bagi bangsa Indonesia.

"Jadi kalau kita pun lihat dalam bernegara, saya berapa kali sudah menyampaikan bahwa statecraft ataupun bernegara. Aliran bernegara itu ada aliran ideologi, aliran kemakmuran. Tapi yang sekarang menonjol, yang sekarang mencuat dan yang sekarang sepertinya berlaku adalah aliran bernegara berdasarkan asas realisme," tegas Presiden.

Sementara itu, sidang perdana ini juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman, Jaksa Agung ST Burhanuddin,

Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hadir juga Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Sugiono,

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar,

Termasuk Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.

Penulis: Hutomo Budi/Ter