Tuntut transparansi anggaran, HMI Kudus gelar aksi unras di DPRD Kudus

Elshinta.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah pusat serta meminta transparansi di pemerintahan Kabupaten Kudus. Aksi ini berlangsung di depan gedung DPRD kabupaten Kudus, Kamis (20/2).

Habib Maulana selaku koordinator aksi, menyatakan bahwa tuntutan mereka ada empat poin utama yakni efisiensi anggaran, evaluasi kebijakan makan siang gratis, revisi UU Minerba, dan transparansi dalam penanganan isu daerah.

“Kami menuntut pemerintah untuk lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, khususnya terkait program yang dirasa kurang prioritas,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Kamis (20/2).

Para mahasiswa ini meminta ada evaluasi anggaran Makan Siang Gratis. Dimana, program makan siang gratis seharusnya tidak mengesampingkan sektor penting seperti pendidikan dan hak asasi manusia. Untuk itu, HMI Kudus meminta pemerintah meninjau kembali efektivitas program ini.

"Kami minta pemangkasan anggaran ditinjau ulang sebab kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan ini tanpa kajian mendalam", paparnya.

Tidak hanya itu, mahasiswa ini menyerukan revisi menyeluruh terhadap UU Minerba yang dianggap merugikan masyarakat dan negara. Mereka mendesak agar kebijakan ini lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Demikian juga perlu adanya aksi nyata dari Pemkab Kudus untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani berbagai isu daerah yang selama ini belum mendapat perhatian serius.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kudus, Kholid Mawardi yang menemui para pengunjuk rasa, menyatakan dukungannya terhadap aksi mahasiswa ini dan berjanji untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

Kholid juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran di Kudus tidak terlalu berdampak signifikan, hanya sekitar Rp 8 miliar, dan tidak mengganggu sektor pendidikan maupun kesehatan.

“Kami telah berkomunikasi dengan kementerian terkait dan memastikan bahwa anggaran yang dikurangi tidak akan menghambat pelayanan publik,” ujarnya.