Hotel di Sukoharjo ikut terdampak efisiensi anggaran sektor pemerintahan

Elshinta.com - Tempat usaha perhotelan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah terdampak efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh lingkungan pemerintahan. Yakni hotel-hotel yang menyediakan layanan ruang pertemuan atau ruangan rapat dan restoran, langganan sejumlah instansi pemerintahan dalam menggelar agenda rapat dinas.

Pemangkasan rapat dinas di luar kantor berdampak pada turunnya pemesanan ruang pertemuan yang disediakan pihak hotel.

Humas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo, Nonik Ratna Dewi mengatakan, tingkat hunian hotel (Okupansi) di wilayah Sukoharjo rata-rata mengalami penurunan lebih dari 50 persen akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Hotel-hotel bintang dua dan tiga mengandalkan pelanggan dari sektor korporasi, agen perjalanan, serta individu.

Sedangkan hotel bintang empat ke atas, tambahnya, lebih bergantung pada kegiatan pemerintahan, sehingga dampak yang dirasakan cukup besar. "Hotel bintang dua atau tiga relatif lebih stabil dibandingkan dengan hotel berbintang empat ke atas yang lebih banyak menerima tamu dari sektor pemerintahan," kata Nonik, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti.

Nonik mengungkapkan, sebagai perbandingan tingkat okupansi hotel sebelum efisiensi antara 70 - 80 persen setiap hari. Pemesanan tempat turun menjadi 20 - 40 persen per hari setelah pemberlakukan kebijakan efisiensi anggaran.

Penurunan secara berangsur mulai awal tahun hingga Bulan Februari ini. Namun terhitung sampai akhir Februari belum ada pembatalan pesanan acara di hotel-hotel Sukoharjo akibat pemangkasan anggaran pemerintah. "Penurunan okupansi cukup signifikan," ujarnya.

Ia menambahkan, pengelola hotel di Sukoharjo mulai beradaptasi dengan berbagai inovasi, seperti menawarkan paket-paket baru yang menyasar segmen di luar sektor pemerintahan. Untuk efisiensi internal sendiri juga dinilai belum diperlukan seperti halnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.