Tingkatkan kapasitas dan profesionalisme, anggota MRP gelar bimtek bahas regulasi otsus

Elshinta.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota MRP tahun 2025, dengan tema Optimalisasi Tugas dan Wewenang MRP.

Kegiatan Bimtek yang berlangsung di salah satu hotel di Sentani ini, Senin (3/3), dibuka Asisten II Setda Provinsi Papua, Setyo Wahyudi dan sejumlah anggota MRP.

Asisten II Setda Provinsi Papua, Setyo Wahyudi mengatakan, kegiatan Bimtek ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme angggota MRP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP).

“Kita ketahui MRP memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan bukan sekedar lembaga formal dalam tata kelolah pemerintah daerah, tetapi merupakan penjaga nilai-nilai adat, budaya, dan hak-hak dasar orang asli Papua,” katanya.

Selain itu, sesuai dengan peraruturan pemeperintah nomor 54 tahun 2004, MRP diamanatkan untuk melaksanakan tugas-tugas penting, seperti memberikan pertimbangan terhadap calon kepala daerah, mengawal implementasi kebijakan Otsus dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua.

Wahyudi menyebut, Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada seluruh pimpinan dan anggota MRP dalam menjalankan peran dan fungsinya. “Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh peserta. Jadikan forum ini sebagai sarana diskusi dan tukar pendapat guna menambah wawasan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapkan dalam tugas MRP,” ujar Wahyudi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Senin (3/3).

Ditempat yang sama Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlince Wamuar Rollo menyampaikan kegiatan Bimtek berlangsung selama tiga hari diharapkan kepada 42 orang anggota MRP ikut terlibat mengikuti semua materi yang disampaikan pemateri.

Dengan harapan dari kegiatan Bimtek ini, semua-tugas-tugas anggota MRP bisa berjalan dengan baik tentang regulasi dan keberhasilan pelaksaan Otsus.

“Pada kegiatan Bimtek ini, kita dari MRP berbicara tentang regulasi undang-undang Otsus. Kita juga membahas definisi orang asli Papua dimana kami MRP berjuang untuk kepala-kepala daerah di Papua adalah orang asli Papua, tetapi hal ini belum bisa berjalan dengan baik,”katanya.