Penanganan lahan kritis di hulu DAS Ciliwung, Menteri LH tegaskan soal perizinan lingkungan
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli katany Hasan, Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriono, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi,melakukan kunjungan kerja ke kawasan Puncak Bogor dan Hulu DAS Ciliwung.
Sumber foto: M Irza Farel/elshinta.com.Elshinta.com - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli katany Hasan, Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriono, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi,melakukan kunjungan kerja ke kawasan Puncak Bogor dan Hulu DAS Ciliwung.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap 18 kerja sama operasional (KSO) di kawasan Puncak yang bermitra dengan PTPN I Regional 2. Selain itu, 33 tenant atau lokasi di kawasan Puncak telah diidentifikasi untuk disegel karena melanggar peraturan lingkungan.
“Kami tidak akan memberi toleransi kepada pemegang izin yang menyalahi aturan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten demi menjaga keseimbangan ekosistem,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Irza Farel, Jumat (7/3).
Menteri Hanif memastikan bahwa langkah konkret dalam pemulihan hulu DAS Ciliwung terus dilakukan. Program rehabilitasi lahan kritis akan diperluas di berbagai titik strategis, sementara penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan akan semakin diperketat.
"Jika hulu sungai tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat merugikan jutaanpenduduk di hilir. Oleh karena itu,kami akan mempercepat program restorasi ekosistem dan menguatkan penegakan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perlunya koordinasi antarlembaga dan perbaikan tata kelola lingkungan.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan ini,” katanya.
