Pelayanan jemaah haji difabel, apresiasi Komnas Disabilitas

Elshinta.com - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengapresiasi upaya Kementerian Agama RI dalam menyiapkan pelayanan bagi calon jemaah haji penyandang disabilitas. KND melihat adanya keseriusan Kemenag dalam menyiapkan segala kebutuhan jemaah disabilitas.

"Saya melihat dan mengikuti betul bagaimana Kementerian Agama serius. Keseriusan itu bukan sekedar ada, tapi betul-betul dikawal betul. Saya bertemu dan melihat langsung ke lapangan bagaimana Kementerian Haji berkomitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi janjinya di tahun yang lalu," ujar Wakil Ketua KND, Deka Kurniawan, usai Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (16/4/25).

Menurut Deka, Kemenag sudah mempertegas komitmen dengan membuat kebijakan yang juga berpihak kepada disabilitas. Ia menilai proses seleksi petugas haji juga mempertimbangkan kemampuan melayani disabilitas.

"Dan bagi kami itu adalah sebuah bentuk keseriusan dan kebudayaan yang tinggi. Dan ini juga ditunjukkan salah satunya dengan menghadirkan kami di tengah-tengah petugas Haji," tandasnya.

Deka pun memberi apresiasinya kepada calon petugas haji yang sedang menjalani Bimtek 2025. Ia menilai para peserta Bimtek tersebut begitu antusias mendalami pengetahuan mengenai bagaimana melayani jemaah disabilitas dengan baik.

"Dan ternyata tadi kita bisa lihat kan bagaimana antusiasnya peserta, petugas yang mendapatkan banyak pencerahan, insight yang luar biasa. Oh iya, kalau kita nggak dikasih tau nanti malah jadi salah pelayanan," ujarnya.

Namun begitu, Deka juga mengingatkan penyelenggaraan haji tahun lalu. Yakni saat pelaksanaan haji di tanah suci. Ia melihat masih ada yang perlu diperbaiki terutama saat di Armuzna.

"Khususnya di Armuzna, itu belum semuanya aksesibel. Tempat pelaksanaan Mabit di Mina misalnya itu kan rata-rata tempatnya tinggi kan," katanya.

"Begitu juga toilet khusus disabilitasnya juga belum disediakan secara khusus. Dan kami juga sudah mengadvokasi itu. Namun Kementerian Agama mengatakan ini memang bukan ranah kita," katanya.

Penulis: Rama Pamungkas/Ter