TPP dipotong wali kota, guru P3K Bekasi lapor ke gubernur
Seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kota Bekasi melaporkan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2022 kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Elshinta.com - Seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kota Bekasi melaporkan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2022 kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pemotongan tersebut menyebabkan TPP mereka turun drastis dengan pemotongan Rp3 juta.
"Sebetulnya laporan ini berkaitan dengan pemotongan TPP untuk Kota Bekasi. Selama ini kita tidak menemui solusi terbaik, jadi saya dan teman-teman akhirnya melapor ke Pak Gubernur," kata Bedi Setianto guru P3K tersebut seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (17/4/2025).
Ia menyebut, keputusan melapor langsung ke Gubernur diambil setelah upaya koordinasi melalui jalur resmi, termasuk PGRI, menemui jalan buntu.
"Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah secara prosedur, tapi hingga saat ini belum ada solusi," ungkapnya.
Para guru P3K mempertanyakan mengapa hanya 539 dari mereka yang mengalami pemotongan, sementara guru PNS tidak terdampak.
"Mereka menganggapnya pemotongan itu karena berkaitan dengan anggaran, tapi kenapa hanya 539 orang P3K yang dipotong? Kami juga guru, kan ada PNS guru, kenapa harus kita yang jadi korban?" ujarnya dengan nada kecewa.
Setelah diterima dengan baik oleh Gubernur Dedi Mulyadi, yang menganggap ASN sebagai skala prioritas, para guru P3K kini menunggu tindak lanjut.
"Sama Gubernur, kita diterima dengan baik oleh Pak KDM dan lanjutnya kita tunggu panggilan," jelasnya.
Sebelumnya, 539 guru P3K tersebut telah melakukan aksi demo pada tahun 2022 terkait masalah yang sama. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran dan kesejahteraan guru.