Empat Kepala Daerah ajukan Sekolah Rakyat ke Kemensos

Elshinta.com - Empat pemerintah daerah, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Deli Serdang, mendatangi kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta, Kamis, (17/4/2025), untuk mengusulkan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.

Kehadiran mereka menunjukkan komitmen terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu agar mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjawab persoalan pendidikan dan kesejahteraan.

“Saya minta dukungannya,” kata Gus Ipul. Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan merekrut siswa dan guru dari wilayah tempat sekolah dibangun. Biaya makan, seragam, dan kebutuhan belajar akan ditanggung negara. “Nanti (siswa) diajari dan dikasih gizi yang cukup,” tambahnya dalam siaran pers yang diterima Elshinta.

Sekolah ini dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa dari tingkat SD hingga SMA dalam satu lokasi terpadu.

Wali Kota Jambi, Maulana, yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan ketertarikannya terhadap konsep Sekolah Rakyat yang menurutnya sangat menyentuh. “Kami menginginkan sekolah ini. Jadi, kami mohon untuk jadi prioritas untuk Jambi,” katanya.

Ia menyatakan telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare untuk pembangunan sekolah tersebut, mengingat banyaknya masyarakat urban yang kini menetap di Jambi. “Lewat Sekolah Rakyat, saya berharap kemiskinan bisa berkurang,” ujarnya.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, juga menyatakan kesiapan daerahnya mendukung program ini. Ia memaparkan kondisi wilayahnya yang merupakan kabupaten termiskin di Jambi, dengan angka putus sekolah yang tinggi.

“Mengingat angka kemiskinan kami tinggi di sana, kami harap dapat menjadi prioritas utama untuk melaksanakan Sekolah Rakyat,” katanya.

Muslimin menyebutkan telah menyiapkan tiga lokasi untuk diusulkan: lahan seluas 80 hektare, 10 hektare, dan 6,7 hektare. Yang terakhir merupakan bumi perkemahan yang sudah dilengkapi bangunan namun belum dimanfaatkan.

“Semua sertifikat milik pemerintah, tinggal Kemensos pilih mana yang mau dipakai. Kita minta arahan Pak Menteri,” tuturnya.

Dari Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Deli Serdang, Timur Tumanggor, mengusulkan dua lokasi yang sedang dalam pembahasan teknis. “Tim kami sedang desk di Kalibata,” katanya singkat.

Sementara itu, Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, menyatakan masih melengkapi dokumen dan persyaratan yang diminta Kemensos. “Insya Allah kami langsung koordinasikan,” ujarnya.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter