Menag minta BP4 rumuskan konsep sakralisasi perkawinan
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk merumuskan konsep sakralisasi perkawinan di tengah meningkatnya angka perceraian dan krisis ketahanan keluarga.

Elshinta.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk merumuskan konsep sakralisasi perkawinan di tengah meningkatnya angka perceraian dan krisis ketahanan keluarga.
Berdasar data Mahkamah Agung terdapat 466 ribu lebih kasus perceraian di tahun 2024. Di mana jumlah angka itu naik 32 persen dari tahun sebelumnya.
“BP4 harus mampu menciptakan konsep bagaimana caranya menyakralkan perkawinan. Jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga, karena perkawinan itu sakral,” ujar Menag dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BP4 tahun 2025 di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Lebih lanjut Menag menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka perceraian.
Menurutnya, perceraian menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ketahanan keluarga yang perlu segera ditangani melalui pendekatan spiritual, sosial, dan psikologis.
“Kalau terjadi perceraian, efek dominonya luar biasa. Korban utamanya sudah pasti perempuan dan anak. Kita tidak boleh membiarkan ini terus terjadi,” tegasnya.
Selain itu, Nasaruddin juga mengungkan perlunya penguatan kelembagaan BP4 di daerah. Ia mengatakan, dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menunjang operasional dan kegiatan pembinaan keluarga di wilayah masing-masing.
“Organisasi BP4 perlu diperkuat hingga tingkat daerah. Untuk itu, kami melobi kepada Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pembinaan BP4 secara maksimal,” katanya.
Menag menyebut bahwa upaya menyelamatkan rumah tangga merupakan pekerjaan yang sangat mulia. “Mari kita melakukan pekerjaan suci ini dengan niat yang tulus,” tandasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Rabu (23/4).
Rakernas BP4 yang digelar pada 22 hingga 24 April 2025 di Jakarta itu diikuti sebanyak 83 orang. Para peserta terdiri dari pengurus BP4 Pusat serta perwakilan BP4 Provinsi