Soeharto-Gus Dur berpeluang dapat gelar Pahlawan Nasional

Elshinta.com - Dua tokoh pemimpin Indonesia, Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), berpeluang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau disapa Gus Ipul saat menghadiri acara di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

“Tahun ini ada beberapa nama yang berpeluang di antaranya Presiden ke dua Soeharto dan Presiden ke empat Gus Dur,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, Kemensos RI telah menerima berbagai usulan nama calon pahlawan nasional dari berbagai daerah. Ia menekankan bahwa proses penetapan gelar ini mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan dan kontribusi besar tokoh terhadap bangsa, meski tak lepas dari kontroversi.

“Yang tentu akan dipertimbangkan lah ya. Kebaikan-kebaikannya juga harus jadi pertimbangan. Pak Harto, Gus Dur, atau juga seluruh pahlawan yang diusulkan itu pada dasarnya memiliki kelemahan dan kekurangan. Kenapa? Karena mereka manusia,” jelasnya.

“Semua pahlawan yang diusulkan manusia. Siapa pun pahlawan itu yang diusulkan itu manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan. Jadi enggak ada yang sempurna,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa pengusulan gelar ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga warisan positif dari para pemimpin bangsa.

“Kita mempertahankan nilai-nilai yang baik sambil kita juga mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi yang baik, yang lama kita mempertahankanlah. Yang jelek ya enggak usah diteruskan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya menghargai jasa para tokoh bangsa sebagai pelajaran berharga bagi generasi mendatang.

“Setelah dievaluasi, ya sudah lah. Mungkin kekurangan, kekeliruannya harus kita terima sebagai bagian dari perjalanan bangsa ini. Tetapi jasa-jasa baiknya itu juga enggak boleh kita lupakan,” lanjutnya.

“Lebih enak gitu aja. Jadi kan sejarah sudah mencatat. Ya sudah lah, biar nanti bisa jadi inspirasi bagi generasi yang akan datang,” tutupnya.

Soeharto sendiri disebut-sebut berpeluang kuat menyandang gelar tersebut setelah namanya dicabut dari TAP MPR 11/1998 terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Adapun proses pengusulan gelar pahlawan dimulai dari masyarakat dan disaring melalui berbagai tahapan hingga ke tingkat pusat, sebelum diputuskan oleh Presiden.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter