Kemensos pastikan Sekolah Rakyat untuk anak keluarga miskin

Elshinta.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kebijakan ini ditegaskan saat ia berkunjung ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, Selasa (29/4/2025), untuk mengecek kesiapan sekolah sekaligus bertemu dengan 50 calon siswa beserta orang tua.

“Arahan Presiden Prabowo, yang bisa sekolah di sini (Sekolah Rakyat) adalah mereka dari keluarga tidak mampu. Di statistik istilahnya itu miskin atau miskin ekstrem. Mereka harus sudah ada di DTSEN,” ujar Mensos.

Gus Ipul sapaan akrabnya mengatakan, pemilihan calon siswa dilakukan secara ketat, mulai dari verifikasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah untuk mengecek kesesuaian data dengan kondisi riil, serta pemeriksaan kesehatan.

Untuk tahap awal, kata Gus Ipul, BBPPKS Padang akan membuka dua rombongan belajar, masing-masing dengan kapasitas 25 siswa. Sekolah yang berdiri di lahan seluas 9.733 meter persegi ini dilengkapi fasilitas lengkap seperti asrama, perpustakaan, aula, tempat ibadah, dan ruang makan. Dari hasil seleksi, terpilih 50 siswa yang terdiri dari 25 laki-laki dan 25 perempuan.

Gus Ipul menekankan pentingnya transparansi dalam proses penerimaan. “Kami datang ke sini ini, koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota untuk terus menyamakan persepsi. Jangan sampai rekrutmen ini diwarnai dengan KKN,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa siswa harus berasal dari daerah setempat. ”(Siswa) enggak boleh (dari luar). Jadi khusus di Kota Padang dulu titik pembelajarannya,” katanya.

Salah satu calon siswa, Marco (12), berharap dirinya dapat berkembang baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dukungan juga datang dari ayahnya, Gea (53), seorang buruh tani. “Harapannya, Sekolah Rakyat ini mencetak anak-anak yang berprestasi, sehingga ke depannya memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo,” ujar Gea.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy juga menyambut positif program ini. “Ke depan Sekolah Rakyat ini bisa menjadi penyangga terutama bagi masyarakat kurang mampu di Sumbar. Mohon doanya Program prioritas Pak Presiden bisa kita kerjakan dan berjalan cepat untuk Sumbar,” kata dia.

Tenaga pengajar Sekolah Rakyat akan diprioritaskan dari kalangan ASN setempat, PPPK, dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bila diperlukan. Adapun tahun ini, Sumbar akan memulai dua Sekolah Rakyat diantaranya BBPPKS Padang dan Kabupaten Solok.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan 200 titik Sekolah Rakyat pada 2025. Sebanyak 100 di antaranya akan dibiayai melalui APBN dan 100 lainnya dari partisipasi swasta. Setiap sekolah akan dirancang mampu menampung sekitar 1.000 siswa, lengkap dengan fasilitas pendidikan SD hingga SMA, perumahan guru, sarana olahraga, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter