Pemberdayaan Papua Barat andalkan budaya dan data

Elshinta.com - Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendorong peran masyarakat Papua Barat dalam pembangunan sosial dengan pendekatan berbasis budaya dan data.

“Pemberdayaan masyarakat di Papua Barat harus dimulai dari penguatan peran masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan sosial,” ujar Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam audiensi bersama perwakilan DPD RI dan masyarakat adat Papua Barat di Kantor Kemensos RI.

Wamensos menegaskan bahwa intervensi sosial yang berakar pada budaya dan berbasis data merupakan kunci dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif di wilayah tersebut. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Papua Barat memiliki kontribusi terendah terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sebaliknya, angka tertinggi masih tercatat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Temuan in, kata Agus, dapat mendorong Kemensos untuk menerapkan pendekatan kontekstual dalam program pemberdayaan masyarakat, bahkan tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga menggali kekayaan sosial budaya lokal.

Salah satu wujud konkret dari pendekatan ini adalah peluncuran Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan memfasilitasi transisi masyarakat miskin dan miskin ekstrem dari ketergantungan pada bantuan sosial menuju kemandirian.

“Sekolah Rakyat adalah media pemberdayaan, bukan sekadar pendidikan. Tujuannya adalah mempercepat proses keluar dari kemiskinan melalui pendidikan karakter dan keterampilan,” jelas Wamensos Agus Jabo.

Ia menyebut program ini sebagai tindak lanjut dari Inpres No 8 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada aspek kesejahteraan sosial.

Dialog dengan para tokoh adat Papua Barat pun menggambarkan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kearifan lokal. Charles M. Imbir dari Institusi Usba Raja Ampat menyoroti adanya jarak antara kebijakan top-down dan realitas masyarakat.

“Maka penting ada ruang temu antara keduanya agar masyarakat adat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dari pembangunan,” terangnya.

Senada dengan itu, Semuel Awon, Pimpinan Dewan Adat Wilayah III Domberay, menekankan perlunya pendekatan yang selaras dengan struktur sosial Papua.

“Kami bukan menolak bantuan, tapi pendekatannya harus sesuai dengan struktur sosial kami. Masyarakat Papua punya kearifan dan sistem adat sendiri yang perlu dihormati,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, I Ketut Supena, menyatakan pentingnya integrasi antara kebijakan nasional dan realitas lokal.

“Program pemberdayaan yang berhasil adalah program yang mengintegrasikan kebijakan nasional dengan realitas lokal. Itulah mengapa pendekatan kolaboratif dengan masyarakat adat menjadi sangat penting,” katanya.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter