Surat Terbuka JPPI untuk Prabowo di Hari Pendidikan Nasional

Elshinta.com - Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menuliskan surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto, di peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025. Dalam narasi tertulis yang diterima Elshinta, Jumat (2/5/2025), JPPI menuliskan sejumlah harapan tentang dunia pendidikan di Tanah Air. Termasuk mempertanyakan kemana larinya anggaran pendidikan 20 %.

Dengan judul: “Selamatkan Pendidikan Indonesia, Wujudkan Sekolah Bebas Biaya, Hentikan Komersialisasi Pendidikan”, berikut isi surat terbuka tersebut.

Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto

di Tempat

Salam Pendidikan!

Kami, dari koalisi masyarakat sipil yang tergabung di Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menulis surat ini dengan penuh keprihatinan yang mendalam.

Hari ini, tanggal 2 Mei 2025, bukanlah momen untuk berpesta atau bersolek dengan upacara seremonial. Hari ini adalah momen berkabung nasional bagi dunia pendidikan kita! Karena, sektor pendidikan saat ini merupakan salah satu sektor dengan tingkat integritas yang sangat rendah. (Survei Penilaian Integritas Pendidikan, KPK 2024).

Ini merupakan peringatan keras: jika integritas pendidikan runtuh, maka jangan harap anak-anak bangsa kita akan tumbuh menjadi pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Sekolah dan kampus bisa saja berubah menjadi inkubator koruptor!

Bapak Presiden, ke mana larinya anggaran pendidikan 20% dari APBN? Kami merasakan, integritas yang buruk ini juga tercermin dari sisi pengelolaan dana pendidikan. Di balik dana pendidikan 2025 sebesar Rp. 724 triliun itu, ternyata:

• Kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong buruk, dan sangat tertinggal dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. (Data PISA, 2022).

• Masih ditemukan jutaan anak Indonesia yang tergolong anak tidak sekolah (ATS). Per hari ini, jumlahnya mencapai 3,9 juta anak. (pd.data.kemdikbud 2025).

• Jutaan anak-anak lainnya tidak bisa lanjut sekolah/kuliah karena ijazahnya ditahan karena belum melunasi sejumlah iuran sekolah. Sekolah kini berubah menjadi toko penjual ijazah. Miris.

• Jutaan guru yang sangat minim kesejahteraan hidup dalam keprihatinan dan sangat rentan pemecatan. JPPI mencatat, terdapat 2,6 juta guru honorer (sekolah negeri dan swasta) yang belum mendapatkan dana kesejahteraan yang layak.

• Bangunan sekolah banyak yang rusak dan tak layak pakai, bahkan jumlah sekolah masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah. JPPI mencatat, di jenjang SD saja, ditemukan 60,6% bangunan sekolah dalam kondisi rusak.

Padahal amanah konstitusi (UUD 1945 pasal 31 dan UU Sisdiknas pasal 34) sangat tegas, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayai kebutuhan pendidikan, termasuk sarana dan prasana layanan pendidikan tersebut.

Namun, berdasarkan kenyataan lapangan yang sangat bertolak belakang itu, JPPI telah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (No.3/PUU-XXII/2024). Kami berpendapat bahwa pemerintah diduga belum sepenuhnya menjalankan amanat konstitusi. Sidang perkara ini sudah berjalan satu tahun lebih, tapi belum juga ada keputusan. Karena itu, kami juga meminta MK segera mengabulkan permohonan sekolah bebas biaya yang memang sudah sejalan dengan Amanah UUD 1945 ayat 31.

Bapak Presiden yang terhormat, kami mengamati Bapak sangat sibuk dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kami mencatat, program ini dipaksakan berjalan meski belum siap secara sistemik. Pelaksanaannya di berbagai daerah dilaporkan morat-marit: tanpa panduan yang memadai, minim koordinasi antarinstansi, banyak kasus keracunan makanan, dan menyisakan bau menyengat penyelewengan dana.

Kami mempertanyakan, mengapa Presiden lebih fokus menggelontorkan anggaran untuk program yang tidak siap secara sistemik dan penuh potensi korupsi, ketimbang menuntaskan amanah konstitusi tentang pendidikan tanpa dipungut biaya?

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, JPPI menyatakan tuntutan kepada Presiden RI:

1. Prioritaskan sektor pendidikan, serta letakkan penguatan integritas dan karakter sebagai prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional.

2. Segera realisasikan sekolah bebas biaya secara nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU Sisdiknas, untuk semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta.

3. Hentikan komersialisasi pendidikan, penahanan ijazah, dan tindakan sekolah yang menjadikan biaya sebagai penghalang pendidikan.

4. Fokuskan anggaran pendidikan 20% APBN hanya pada Kementerian yang menangani pendidikan secara langsung (Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenag). Jangan dijadikan bancakan oleh puluhan K/L!

5. Lakukan audit dan evaluasi menyeluruh atas penggunaan dana pendidikan 20% dari APBN, serta berantas korupsi di sektor pendidikan.

Bapak Presiden, ini bukan hanya soal kebijakan. Ini soal masa depan bangsa!

Jika pendidikan terus diperlakukan seperti komoditas, jika dana pendidikan terus diperlakukan seperti kue rebutan, maka sejatinya kita sedang memasang bom waktu kehancuran bangsa dari dalam. Jangan sampai ini terjadi.

Hari Pendidikan Nasional 2025 bukan panggung gembira. Ini adalah panggung keprihatinan, perenungan, dan peringatan! Jika Presiden tidak segera memperbaiki arah pendidikan nasional, maka sejarah akan mencatat bahwa masa depan Indonesia dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek. (Ter)