Mensos Gus Ipul tinjau calon Sekolah Rakyat pertama Lampung

Elshinta.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul meninjau calon lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Lampung, Senin (12/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari percepatan program nasional yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil II Lampung, Aprozi Alam. Menunjau segala kesiapan fasilitas, mulai dari asrama hingga ruang kelas yang akan digunakan dalam tahap awal pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Ini adalah penyelenggaraan pertama (Sekolah Rakyat) di Lampung, insya Allah jika nanti gedung khusus untuk Sekolah Rakyat sudah dibangun akan dialihkan ke sekolah tersebut,” kata Gus Ipul.

Untuk mempercepat pelaksanaan, kata Gus Ipul, Sekolah Rakyat sementara akan memanfaatkan gedung yang tersedia di kompleks BPSDM. Sekolah ini akan menampung siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menerapkan sistem asrama penuh. Fasilitas seperti 81 kamar asrama, ruang makan, ruang belajar, hingga laboratorium komputer dan bahasa telah disiapkan.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN). Secara nasional, titik calon Sekolah Rakyat yang siap diverifikasi telah meningkat menjadi 65 lokasi.

“Kita sedang menyelesaikan seluruh perencanaan dan juga secara simultan telah dimulai proses rekrutmen. Baik untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk tenaga kependidikan lainnya, dan tentu untuk calon-calon siswa,” ujar Gus Ipul.

Penetapan calon siswa akan dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh pendamping PKH, Dinas Sosial, dan BPS, sebelum disahkan kepala daerah dan dilaporkan ke Kemensos.

“Kami akan menetapkan calon siswa sebagaimana usulan kepala daerah (untuk) resmi menjadi siswa di Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.

Ia menilai kompleks BPSDM layak digunakan sebagai lokasi awal, meskipun keputusan akhir kelayakan akan ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah survei.

“Kami hanya mengusulkan di titik-titik di mana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Nanti kemudian Kemen PU akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan empat rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan total 100 siswa sebagai tahap awal pelaksanaan program.

“Tahun ini kami menyiapkan empat rombongan belajar (rombel) untuk siswa SMA, dari 100 siswa. Insya Allah akan siap menjadi calon siswa sekolah rakyat,” katanya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari legislatif. Aprozi Alam, anggota Komisi VIII DPR RI, menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Lampung agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Mudah-mudahan tidak ada di Lampung, yang namanya miskin ekstrem tidak sekolah, tidak berpendidikan,” ucapnya.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter