Pengamat: Penghentian kasus rekayasa penangkapan Cawabup Bengkulu Selatan ancam demokrasi

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyesalkan sikap Bawaslu Bengkulu Selatan yang menghentikan kasus rekayasa penangkapan calon wakil bupati paslon nomor 2 Ii Sumirat. Diketahui, Bawaslu menghentikan kasus tersebut dengan alasan penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan (kadaluwarsa).

“Ini salah satu contoh buruk lumpuhnya peran Bawaslu di daerah. Tidak terlihat keseriusan mengusut dengan berlindung di balik alasan normatif semacam itu. Padahal jelas itu tindak pidana pemilu di mana yang jadi korban calon wakil bupati,” kata Dedi, kepada media, Selasa (13/5).

Dia mengatakan, peristiwa kejahatan politik di malam pelaksanaan PSU itu cukup terang benderang.

Persoalan rekayasa penangkapan seperti di Bengkulu Selatan, kata Dedi, pernah terjadi di daerah lain. Namun, dalam banyak kejadian Bawaslu tidak dapat diandalkan, meskipun Bawaslu bukan penegak hukum, setidaknya rekomendasi Bawaslu dapat digunakan untuk kepentingan penegak hukum, dan memang Bawaslu dalam situasi itu kurang miliki keterampilan memahami pelanggaran di pelaksanaan Pilkada.

Padahal, lanjut Dedi, Bawaslu sebagai lembaga pengawas sah sesuai UU harus tegas. Kalau tidak ditindak, maka akan menjadi preseden buruk.

"Kedepannya akan menjadi role model untuk melumpuhkan lawan, yang mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri," tegas Dedi.

Karena itu, ujar Dedi, seharusnya kelompok yang melakukan pelanggaran terkait pelaksanaan Pilkada, dieliminasi atau diskualifikasi.