Alliansi Masyarakat Sipil untuk Demokasi kawal Kejagung bersama TNI 

Elshinta.com - Terkait polemik Surat Telegram (ST) Panglima TNI Bernomor TR/422/2025 mengenai perintah penyiapan dan pengerahan personel beserta alat kelengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia, Alliansi Masyarakat Sipil untuk Demokasi (AMSD) angkat bicara.

Koordinator AMSD Ikhyar Velayati menegaskan, peran TNI dibutuhkan Kejagung dalam mengawal proses pemberantasan korupsi khususnya dalam penanganan kasus besar.

"Adanya peran TNI ini menjadi inspirasi, menjadi blueprint, menjadi legasi, bagaimana pengentasan korupsi. Ini surat biasa, perintah biasa, lembaga manapun bisa gunakan jasa Polisi, TNI," Ujarnya dalam konferensi pers di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (15/5/2025).

Koordinator Aktivis Lintas Generasi ini juga menilai, ada oknum tertentu yang pro koruptor yang menggiring isu dwifungsi ABRI dan keterlibatan TNI dalam hal ini. Menurut hematnya, jika hal ini diselamatkan Indonesia bisa mendapatkan Rp500 triliun atau setara dengan 1/4 dari nilai APBN.

"Ada kelompok yang diduga 'menggoreng' kita anggaplah yang pro terhadap koruptor kakap. Mana berani orang melakukan kerja-kerja besar tapi keluarganya diteror, jadi ini hanya isu antara saja, Misalnya Dwi Fungsi ABRI, intervensi hukum TNI, agar apa? TNI menarik dukungannya. Padahal ini agenda besar Prabowo sebagai berantas korupsi, selain makan gizi gratis, 3 juta rumah, jika diselamatkan ini nilainya Rp500 triliun, 1/4 dari nilai APBN kita," tegas mantan aktivis 98 ini.

Ikhyar mengatakan, AMSD hadir justru ingin memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa kerjasama ini menguntungkan bagi Kejagung untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditangani. Kerjasama ini menguntungkan bagi lembaga menjalani program-program pemberantasan korupsi. Kerjasama ini menguntungkan bagi konstitusi Kejagung.

Pertahanan dan Ketahanan Negara
Hal senada disampaikan Wakil Koordinator AMSD Abdul Havid Permana. Menurutnya, dalam program pemberantasan korupsi, hal itu bukan hanya soal keamanan, karena pemberantasan korupsi tapi juga soal pertahanan dan ketahanan negara.

"Kenapa, karena makin hancur negara kalau korupsi nya masih tidak berani ditangani. Harusnya tidak hanya TNI, rakyat, mahasiswa pun ikut melindungi, mengawasi, karena ini soal keberlangsungan hidup negara ke depan," ujar mantan Pengurus Nasional LMND tersebut di lokasi.

Tingkat Kepercayaan Publik

Kemudian Sekjen AMND dan juga Pengurus Nasional Alumni Persaudaraan LMND Akhrom Saleh mengatakan, kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan cukup tinggi. Mengingat Kejagung sering kali membongkar kasus besar.

"Kalau kita bicara data, Kejagung institusi nomor 3 yang dipercaya publik, yang pertama TNI, kedua lembaga Kepresidenan dan ketiga Kejaksaan. Kenapa Kejaksaan, karena banyak kasus-kasus besar yang sudah dikuak oleh Kejaksaan," ujarnya.