ORASKI terus fokus perjuangkan pendapatan pengemudi  

Elshinta.com - Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) fokus memperjuangkan pendapatan pengemudi online melalui pendekatan langsung kepada aplikator.

Di samping mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver (baik anggota ORASKI maupun mitra individu lainnya).

Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja mengatakan, revisi Undang-Undang Lalu Lintas sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna. Bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing.

“Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah. Kami ingin solusi jangka panjang, bukan sensasi jangka pendek,” tegas Fahmi dalam pernyataan resminya, Minggu (18/5).

ORASKI percaya bahwa keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya, yakni mitra pengemudi sendiri.

"Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kami bangun bersama," tegasnya.

Dia juga meminta pemerintah serta DPR RI tidak terlalu jauh masuk ke dalam ekosistem transportasi online. Intervensi yang tidak tepat justru akan membuat industri kolaps dan jutaan pengemudi kehilangan pekerjaan.

Fahmi mencontohkan terkait usulan pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%. Hal itu menurutnya, malah bisa menjadi blunder bagi keberlangsungan transportasi online.

"Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya, apalagi ekosistem yang ada terbukti mampu bertahan ,” kata Fahmi.

Menurut ORASKI, urusan potongan aplikasi adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang ini.

Kalau pemerintah dan DPR ingin meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tetapi melalui insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan.

"Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver,” ucapnya.

Alih-alih mengatur soal potongan aplikasi, ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online. Yakni melalui, pertama, penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional.

Kedua, potongan pajak untuk pembelian suku cadang. Ketiga, subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver.

"Keempat, melakukan pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional, " tegasnya.

ORASKI juga menekankan bahwa jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar.

“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” ungkap Fahmi.