Mentan: Dunia krisis pangan, Indonesia jadi rujukan berkat birokrasi pupuk langsung ke petani

Elshinta.com - Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi krisis pangan global yang serius.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru menjadi sorotan dan rujukan berbagai negara atas keberhasilannya menjaga stabilitas pangan, terutama di masa El Nino.

“Dunia sedang krisis pangan. Tadi pagi Wakil Menteri Iran datang. Dari Jepang, dua hari lalu, Menteri Pertaniannya mundur karena harga beras hampir Rp100.000 per kilogram. Malaysia menyampaikan hal serupa. Ini menunjukkan, tiga tahun ke depan akan semakin sulit untuk mereka,” kata Mentan Amran, Kamis (22/5).

Ia menyampaikan bahwa sejumlah negara datang ke Indonesia untuk mempelajari strategi pertanian nasional. Termasuk Menteri Pertanian Jepang dan negara-negara lain seperti Argentina, Rusia, dan Yordania yang dijadwalkan akan datang dalam waktu dekat.

“Mereka bertanya, apa yang dilakukan Indonesia hingga mampu bertahan di tengah El Nino. Saya jawab, di Indonesia ada Jaksa Agung yang baik hati dan tegas. Ini gagasan besar dari Presiden Republik Indonesia, yang didukung oleh semua pihak, termasuk Kejaksaan,” tegas Amran.

Menurutnya, keberhasilan ini juga ditopang oleh reformasi besar-besaran dalam birokrasi pertanian. Salah satu contohnya adalah distribusi pupuk yang dulunya sangat berbelit, kini dipangkas langsung ke tangan petani.

“Dulu, pupuk harus melewati 12 meja menteri, 38 meja gubernur, dan 500 meja bupati. Sekarang, langsung ke petani atas instruksi Presiden. Bahkan penyuluh pertanian (PPL) juga dipermudah, dan irigasi diperbaiki,” jelasnya.

Amran menambahkan, langkah-langkah percepatan dan pemangkasan birokrasi ini membuahkan hasil signifikan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), untuk pertama kalinya Kementerian Pertanian menjadi salah satu penyumbang tertinggi penerimaan negara melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertanian.

“Ini data BPS. Dari 10 besar penyumbang PBB, 60–70% berasal dari sektor pertanian. Ini bukti nyata bahwa reformasi yang kita lakukan benar-benar berdampak,” ujar Amran seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto.

Ia juga memuji sinergi antar-lembaga, termasuk Kejaksaan Agung, yang telah mengambil inisiatif pemanfaatan lahan rampasan negara untuk kegiatan pertanian. Langkah ini disebutnya strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan menjadi contoh kolaborasi kelembagaan yang efektif.

“Pemanfaatan tanah sitaan oleh Kejaksaan itu bukan hanya mendukung ketahanan pangan, tapi juga menjaga aset negara agar tak dimanfaatkan oleh pihak yang salah. Ini sangat luar biasa,” pungkasnya.

Indonesia kini menjadi sorotan dunia dalam sektor pertanian, menunjukkan bahwa dengan kebijakan tegas, sinergi lintas sektor, dan komitmen pemimpin, krisis global dapat dihadapi dengan ketahanan yang kokoh.